Refleksi Pemerintah Tasikmalaya Cecep-Asep dalam Satu Tahun, Berita Kebijakan DPRD Soroti

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radartasik.ID – Menjadi bupati dan wakil bupati baru, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi, menghadapi utusan sejumlah kebijakan dan proyek pemerintah daerah yang mendapat perhatian dari ahli politik.

Asep Muslim, anggota DPRD dari fraksi PKB, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih terlalu mengucapkan pada proyek besar, sementara isu-isu mendasar yang langsung dipersangka oleh masyarakat masih tidak teratasi dengan penuh ketelitian.

Di segala hal, masalah kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah tetap menjadi tantangan utama. Menurut pendapat Asep Muslim, pemerintahan tidak boleh mengabaikan isu-isu kecil yang langsung mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat.

Seperti yang disebut dalam kutipan, “Jangan hanya fokus pada proyek besar. Isu-isu seperti sampah dan lingkungan harus menjadi perhatian sebenarnya karena dihadapi langsung setiap hari oleh masyarakat.”

Selain itu, Asep juga mengkritik disiplin aparatur sipil negara (ASN) di Tasikmalaya. Ia menilai kedisiplinan aparatur perlu diperkuat, terutama dalam memenuhi kewajiban dan nilai-nilai etika sebagai pegawai pemerintah.

Di sisi lain, Asep menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang dianggap berlebihan. Menurutnya, pegantian pejabat yang terlalu cepat bisa mengganggu efektivitas organisasi karena pejabat baru belum segera menunjukkan kinerjanya.

“Rotasi pejabat tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Saat pejabat baru mulai memahami tugasnya, tidak boleh langsung diganti. Konisi ini pasti mengganggu stabilitas layanan publik,” menegaskan Asep.

Di bidang pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), Asep juga meminta prosesnya dilakukan dengan lebih matang. Ia memberi contoh adanya pejabat yang mendekati pensiun sehingga masa pegabdian dalam jabatan baru sangat terbatas.

Proses pelaksanaan peraturan bupati (Perbup) tentang salat berjamaah juga mengikuti kritik. Asep menilai implementasinya belum efektif dan lebih berupa performa simbolis.

“Perbup salat berjamaah harus dievaluasi. Jangan hanya menjadi pencitraan di lapangan tanpa memberikan dampak nyata terhadap disiplin dan moral aparatur,” tegasnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan