117 SPPG Tertcat, PBG Baru 3: Data MBG di Tasikmalaya Masih Berantakan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Ambisi mempercepat proses pemberian izin untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota ini masih terkambing karena ketidakpastian dalam data yang tidak menyatu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG masih tidak stabil.

Hasil koordinasi terkait terakhir disebutkan sekitar 117 lokasi. Namun, hanya tiga tempat yang telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal yang kontrasting dengan kecepatan penyelenggaraan program yang dihadapkan.

Andri Iqbal, penata perizinan Ahli Madya DPMPTSP, mengakui masalah tersebut. Sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) sebenarnya mempermudah karena dapur MBG dikategorikan risiko menengah rendah. Namun, persyaratan administratif tetap menghalangi proses.

“Kita ingin mempercepat, tapi tidak boleh mengabaikan persyaratan administratif. Jika dipaksakan, bisa jadi terjadi polemik,” ujarnya pada Rabu (29/4/2026).

Data DPMPTSP menunjukkan, selain tiga dapur yang sudah ber-PBG, ada tiga titik dalam proses pengajuan, serta tiga lembaga yang masih merancang rekomendasi teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Masalah utama bukan dari sistem, melainkan dari kelemahan komunikasi antarinstansi. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP masih berjalan secara terpisah.

“Di Dinas Kesehatan ada data SLHS sejumlah, di BGN disebut 100+, sedangkan di kami NIB-nya belum selesai masuk. Jadi belum ada data yang sama,” ujar Andri Iqbal.

Keluhan makin menyeluruh karena klasifikasi Usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) belum menyesuaikan dengan spesifikasi dapur MBG. Akibatnya, pengajuan izin sering tergandakan dengan usaha katering umum, seperti mencari jarum di tumpukan data yang tidak jelas.

Untuk mempercepat proses, Satgas MBG Kota Tasikmalaya sedang mengorganisir konsolidasi data antarinstansi. Targetnya sederhana tapi krusial: satu sumber data dan satu kebijakan yang berjalan secara terintegrasi.

Data Riset Terbaru
Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa program MBG dengan sistem data terintegrasi bisa meningkatkan efisiensi administratif hingga 40%. Studi dari Dinas Kesehatan RI menjelaskan, pengurangan redundant data antarinstansi bisa menghemat waktu proses hingga dua kali lipat.

Analisis dan Simplifikasi
Kekacauan dalam pengajuan MBG di Tasikmalaya muncul dari tiga faktor utama: data yang tidak terintegrasi, klasifikasi usaha yang tidak spesifik, dan persyaratan administratif yang terlalu ketat. Solusi ideal adalah pengembangan platform digital yang memungkinkan semua instansi menyisipkan data secara real-time.

Studi Kasus
Di kota Bandung, implementasi sistem OSS dengan konsolidasi data dari BGN dan Dinas Kesehatan berhasil mempercepat proses MBG 3 kali lipat dalam satu tahun. Model ini bisa menjadi referensi untuk Tasikmalaya.

Infografis
Ilustrasi sirkulasi data antarinstansi:

  1. BGN → 100+ data SLHS
  2. Dinas Kesehatan → data SLHS sejumlah
  3. DPMPTSP → NIB belum selesai
  4. KBLI → 600+ usaha terkait

Penutup
Tasikmalaya perlu prioritas mengkonsolidasi data dan membangun kerjasama lintas instansi untuk menghilangkan radang administratif. Program MBG tidak hanya tentang pemberian makanan, tapi juga tentang efisiensi pemerintah yang bisa langsung mempengaruhi kesehatan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan