Wakil Rakyat Tasikmalaya Diserok Minim Dampak Karena Gemuk di Kursi dan Kurus di Aksi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kota Tasikmalaya memiliki banyak wakil di tingkat politik, tapi pengaruhnya masih terbatas. Jausan Kamil, pendiri Sahabat Sejalan, mengkritik ini dihadiri Rapat Masyarakat di Tasikmalaya pada 19 April 2026. Ia menjelaskan, di DPRD Jawa Barat ada enam wakil dari dapil Tasik, sedangkan di DPR RI, lima kursi vacant. Meskipun angka ini meniru, tidak sebanding dengan pengaruh nyata di lapangan.

“Angka yang looks good, tapi saatnya evaluasi realitas,” ujar Jausan. “Profil wakil tak hanya tentang presensi, tapi apa yang mereka kerjakan untuk masyarakat.”

Aktivitas mereka bersifat formal: peresmian, kunjungan berpatuhan, atau forum berulang. Sebagai protokol, itu terstruktur. Namun, bagi warga yang menghadapi krisis ekonomi, ini terasa seperti sekadar simbol. “Apa dampaknya bagi keluarga yang menghadapi biaya sewa naik dan lapangan kerja sempit?” bertanya ia.

Fungsi wakil rakyat mengandung potensi strategis. Mereka harus menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, terutama dalam meminta program besar dari kementerian. Jausan mengkhawatir, peluang ini masih tidak dioptimalkan. Program dari Kemen Sosial atau Kesehatan bisa menjadi solusi, tapi sering dianggap tidak relevan.

Sekarang, krisis yang dihadapi masyarakat semakin mendesak. Biaya hidup melonjak, usaha sulit, harga komoditas fluktuatif. Jausan menegaskan, ini bukan isu abstrak. “Wakil harus fokus pada perut dan masa depan warga, bukan sekadar simbolisme.”

Ia mengajak wakil bergerak dari sekadar hadir menjadi benar-benar menyelesaikan tugas. “Kebijakan tidak bisa ditunda. Jika tidak, kepercayaan publik akan turun,” tegasnya.

Bagi masyarakat, yang diminta hanya satu hal: wakil yang bekerja, bukan sekadar terlihat bekerja.

Data terkini menunjukkan, 68% warga Tasikmalaya merasa pengaruh politik tidak terasa. Studi 2026 dari Bappenas指出, 45% pekerja tidak memiliki akses layanan sosial yang memadai. Contoh sukses, Jakarta menambah program BBM dan transportasi umum, hasilnya kenaikan 30% kepuasan warga.

Kebijakan yang efektif membutuhkan kerja sama antar-parti. Di Bandung, wakil dari partai berbeda berhasil meluncurkan proyek bantuan LPK, sehingga 70% pengelolaan waste berubah menjadi kebutuhan bangunan.

Setiap wakil adalah tulang punggung untuk perubahan. Jika mereka fokus pada realitas, masyarakat bisa merasakan manfaat. Sebaliknya, simbol tanpa tindakan akan menimbulkan frustrasi berulang.

Warga tidak meminta lulusan. Yang diinginkan adalah kepemimpinan yang konkret. Wakil rakyat harus menjadi jembatan, bukan sekadar panggung.

Setiap langkah yang benar-benar merancang, bisa membangun masa depan yang lebih equitas. Mulailah dengan usaha yang diingat, bukan sekadar hadir.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan