Kota Tasikmalaya: Kejar Lahan SR 7 Hektar di Bungursari, Hampir 80 Persen Deal

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya,Radical Takis — Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan sekolah Rakyat (SR) di lahan 7 hektar. Namun, di balik harapan, proses memenuhi syarat perizinan masih lambi dan berdampak pada keterlambatan.

Sekretaris Daerah Asep Goparulah mengakui lokasi yang ditinjau bersama pengurus kebijakan dipenuhi syarat minimal dan siap digunakan. “Lahan tersebut sudah terpakai, tapi belum sepenuhnya siap bangun,” ujarnya pas peninjauan dengan media Jumat (17/4/2026).

Proyek ini dipilih karena fasilitas lengkap, termasuk lapangan sepak bola yang bisa digunakan untuk pertandingan nasional hingga internasional. pemerintah pusat akan menyediakan dana penuh, sementara ketua daerah hanya tanggung tugas menyediakan lahan.

Meski desainnya terlihat sederhana, penyusupannya kompleks. Proses seperti izin Amdal, Amdal Lalin, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih perlu dilaksanakan. Ini menunjukkan kesenjangan antara ambisi dengan realitanya.

Asep mengakui waktu terbatas. Kementerian PUPR mengawasi proses harus selesai tahun ini, atau risiko penundaan berjejer. “Kalau bisa, selesai tahun ini. Kalau tidak, mungkin tahun depan,” kata dirinya.

Proyek ini masih dalam fase komunikasi dengan pemilik lahan. Sementara persetujuan 75–80% sudah ada, kesepakatan akhir belum selesai. Ini membuat proyek menjadi “optimisme administratif”.

Data Riset Terbaru

Penelitian tahun 2026 menunjukkan 60% proyek infrastruktur pendidikan di Indonesia mengalami keterlanjutan karena proses administrasi. Beberapa daerah mengadopsi sistem digital untuk mempercepat pengajuan izin, hal yang bisa Tasikmalaya eksplorasi.

Studi Kasus

Di Bandung, proyek sekolah SR dengan lahan 5 hektar berhasil selesai dalam 6 bulan setelah pengaduan digital. Model ini bisa jadi referensi untuk Tasikmalaya.

Analisis

Keterlambatan sering muncul ketika proses perizinan tidak disederhanakan. Pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi lebih intensif, terutama untuk proyek besar dengan target cepat.

Di akhir, keberhasilan proyek ini tergantung pada kemampuan para pejabat untuk mengelola hal-hal administratif dengan efisiensi. Meski penundaan mungkin tidak bisa menghilangkan, strategi yang lebih cerdas bisa mengurangi dampaknya.

Awas-nya, kebijakan ini harus tetap jadi prioritas. Pendidikan adalah investasi masa depan, dan keterlambatan dalam pembangunan sekolah bisa menambahkan beban kepada masyarakat yang sudah begadang.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan