Di Kota Tasikmalaya, RTRW Belum Rampung sambil LP2B Menguat dan Tol Cigatas terancam kehilangan ruang.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pelindungan Lahan Pertanian untuk Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tasikmalaya semakin diperkuat, meski dalam konteks yang menantang. Konflik utama muncul antara kebutuhan untuk menjaga lahan pertanian dan ekspansi jalur tol Cigatas (Cileunyi–Garut–Tasikmalaya). Tekanan ini membuat pemerintahsetara harus memilih prioritas: melindungi sawah atau memperluas infrastruktur transportasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tasikmalaya, Hendra Budiman, menjelaskan proses penguatan LP2B masih berlangsung bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Aturan terbaru menentukan bahwa 87% lahan baku sawah wajib dikunci sebagai area LP2B, meningkat dari 850–855 hektare sebelumnya menjadi sekitar 1.350 hektare. Meski begitu, realisasi hingga saat ini hanya mencapai 61% dari total 4.500 hektare yang dibahas, karena persetujuan lintas sektor masih perlu ditunggu.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tasikmalaya juga menjadi faktor krusial. Proyeksi 20 tahun ke depan memandu penanganan pertumbuhan penduduk, kebutuhan rumah tangga, serta arah ekonomi. Tol Cigatas dipandang sebagai jalur konektivitas yang dapat menarik investasi baru, tetapi kebutuhan 87% lahan sawah secara steril menurunkan ruang untuk proyek non-pertanian.

Konsekuensi peniduran ini menyentuh kesejahteraan masyarakat. Para pemanis local mengkhawatirkan dampak terhadap produktivitas pertanian, sementara proyek infrastruktur menantang ketersediaan lahan untuk pertanian. Keselaragannya menjadi tantangan administrasi yang kompleks.

Latar belakang ini meminta penilaian mendalam. Realisasi LP2B yang memadai memerlukan kerja sama lancar antara sektor pertanian, tata ruang, dan pemerintah. Solusi yang mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan keutuhan lingkungan menjadi prioritas.

Kehadiran RTRW yang mendalam membuka peluang untuk redefinisi strategi. Mungkin dengan pendekatan kreatif, seperti integrasi kawasan pertanian dan industri di sekitar jalur tol, atau penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi lahan. Hal ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan transportasi tanpa konflik.

Masa depan Tasikmalaya bergantung pada keseimbangan yang cerdas. Pemerintah harus tetap fleksibel dalam menegakkan regulasi, sekaligus mendaur ulang rencana tata ruang agar memastikan kebutuhan segenap sektor dapat terpenuhi. Hasil ini bukan hanya untuk Tasikmalaya, tetapi menjadi referensi bagi kota lain yang menghadapi konflik serupa.

Setiap keputusan yang diteliti dengan bijak akan menentukan apakah lahan menjadi sumber keberagaman pangan atau menjadi jalur investasi yang menguntungkan. Perhatian pada keduanya adalah kunci agar generasi mendatang memiliki ketersediaan pangan dan infrastruktur yang memadai.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan