PM Bulgaria dan Kabinetnya Mengundurkan Diri Setelah Warga Berdemo Selama Berminggu-minggu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita


                Jakarta - 

Perdana Menteri Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, mengambil keputusan penting dengan menyatakan pengunduran diri kabinetnya. Langkah ini diambil setelah kabinetnya dihadapkan pada rangkaian demonstrasi berkepanjangan oleh masyarakat.

Berdasarkan laporan Aljazeera pada Jumat (12/12/2025), aksi protes terhadap pemerintah Bulgaria telah berlangsung selama berminggu-minggu. Masyarakat mengecam bahwa pemerintahan Zhelyazkov dianggap tidak berhasil dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengunduran diri ini terjadi pada momen yang krusial, hanya beberapa minggu sebelum Bulgaria direncanakan untuk bergabung ke dalam zona euro pada 1 Januari 2026.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab,” ujar Zhelyazkov saat mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengundurkan diri.


ADVERTISEMENT

“Keinginan kami adalah untuk berada pada tingkat yang diharapkan masyarakat,” katanya. “Suara yang kuat berasal dari suara rakyat,” tambahnya.

Protes Massa di Banyak Kota

Pada Rabu (10/12), sejumlah warga Bulgaria melakukan unjuk rasa di Sofia dan puluhan kota lainnya di seluruh wilayah negara. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang menunjukkan kekecewaan publik terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu memberantas korupsi.

Sebelumnya, pemerintah Zhelyazkov menarik rencana anggaran 2026, yang menjadi anggaran pertama yang disusun dalam euro, sebagai respons atas protes tersebut.

Partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil memprotes rencana kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak atas dividen yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran negara yang lebih besar.

Meskipun rencana anggaran tersebut telah ditarik, aksi protes tetap berlanjut. Perpecahan politik dan sosial yang mendalam telah mendorong Bulgaria untuk mengadakan 7 pemilihan nasional dalam empat tahun terakhir, dengan pemilihan terakhir berlangsung pada Oktober 2024.

Presiden Rumen Radev juga menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Dalam pesan yang disampaikan kepada anggota parlemen melalui halaman Facebook-nya pada Kamis, Radev menegaskan: “Antara suara rakyat dan ketakutan akan mafia. Dengarkan suara rakyat!”

Radev, yang memiliki kewenangan terbatas sesuai konstitusi Bulgaria, kini akan meminta partai-partai di parlemen untuk berupaya membentuk pemerintahan baru. Jika upaya ini gagal, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, ia akan menunjuk pemerintahan sementara untuk mengelola negara hingga pemilihan umum baru dapat diselenggarakan.

    (jbr/isa)

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan