Pemerintah Tolak Visa Atlet Israel, Legislator Akan Hindari Kegaduhan

Pemerintahan di Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menolak penerbitan visa bagi seluruh atlet yang berasal dari Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Senam Artistik yang akan berlangsung di Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tepat dalam upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusuhan.

“Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang akan menolak visa bagi delegasi Israel ini. Langkah tersebut merupakan tanggapan yang tegas dan tepat dari pemerintah terhadap aspirasi yang ada, serta mampu mewujudkannya. Saat ini, Indonesia memerlukan keteduhan, sehingga pengadaan acara-acara yang dapat menimbulkan kegaduhan perlu dihindari,” kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan, kepada wartawan pada hari Jumat, 10 Oktober 2025.

Daniel menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan menolak permintaan visa dari Israel karena negara tersebut terus mengamankan kemerdekaan Palestina. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk saat ini.

“Posisi pemerintah sudah sangat jelas dalam membela krisis kemanusiaan dan ketidakadilan yang terjadi hingga tercapainya perdamaian. Israel harus mengakui keberadaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Tanpa hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak akan melanjutkan hubungan diplomatik atau kolaborasi dalam acara internasional seperti ini,” tambahnya.

Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay, merasa kebijakan pemerintah menolak kedatangan atlet Israel sangat tepat. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan perasaan masyarakat Indonesia secara umum.

“Oleh karena itu, semua rencana acara ini tidak boleh diganggu oleh kedatangan atlet Israel. Bahkan, jika kita menolak mereka, keberadaan Indonesia di panggung internasional akan tetap baik. Malah, pada beberapa titik, justru menjadi lebih kuat dan mendapatkan apresiasi dari berbagai negara lainnya,” ujarnya.

Saleh juga mengapresiasi langkah Yusril Ihza Mahendra, menilainya tepat dan layak didukung oleh masyarakat. “Segala yang telah dilakukan adalah sesuatu yang benar dan harus dilaksanakan dengan baik,” tambahnya.

Sejak awal, Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan mengizinkan visa bagi atlet Israel yang hendak hadir di Jakarta untuk mengikuti Kejuaraan Senam Artistik yang berlangsung 19-25 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk bergabung dalam kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan pada periode tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan,” kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan pada hari Kamis, 9 Oktober 2025.

Yusril mengingatkan kembali pidato Presiden di PBB, yang mengecam keras tindakan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

“Pemerintah Indonesia memegang sikap tegas bahwa tidak akan ada kontak apapun dengan pihak Israel sampai negara tersebut mengakui keberadaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Barulah hubungan diplomatik dan kerjasama internasional normal dapat dimulai,” tutup Yusril.

Sikap Indonesia yang kuat dalam mendukung Palestina telah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Kini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya dalam panggung internasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan dan kemanusiaan. Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perdamaian dan keadilan harus menjadi prioritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page