Perbedaan Mendasar Prabowo dan Sri Mulyani dalam Pendapat Ekonomi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selain pergantian di Kementerian Keuangan, ada beberapa pejabat lain yang juga diganti dalam langkah reshuffle kabinet. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina serta Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna, perubahan ini menunjukkan ajustmen dalam kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam hal penguatan peran negara dalam mengembangkan ekonomi yang lebih efisien dan inklusif.

Ariyo menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara Sri Mulyani dengan Presiden terkait peran pemerintah dalam ekonomi. Sri Mulyani lebih mendukung pendekatan pemerintah yang minimalis, sementara Prabowo lebih menyukai peran pemerintah yang aktif melalui instrumen fiskal, pembiayaan, dan penguatan Badan Usaha Milik Negara. Reshuffle ini dianggap sebagai langkah yang konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.

Selain itu, Ariyo menekankan bahwa Menteri Keuangan baru harus memfokuskan pada pemulihan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, beberapa langkah yang dapat segera diambil adalah meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun, agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi yang lebih luas. Langkah lain adalah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengurangi penerimaan negara secara drastis.

Penurunan IHSG saat awal kabar reshuffle dianggap sebagai reaksi pasar yang wajar. Pasar memerlukan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator negativ, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian. Ariyo menegaskan bahwa Menteri Keuangan baru harus menjaga disiplin fiskal untuk mencegah APBN menjadi sumber dana yang tidak terkontrol. Setiap kebijakan harus diukur dengan hati-hati, tepat sasaran, dan terencana untuk menjaga kesehatan APBN dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kunci sukses adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi pembawa transformasi ekonomi, responsif terhadap dinamika pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial dengan efisien.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, perlunya kebijakan yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang optimal menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka peluang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan