Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menggelar 110 sesi pertemuan dengan warga sepanjang tahun 2025 di berbagai unit kerja pemerintah daerah. Diky Candra, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, mengungkapkan keprihatinan terhadap kinerja camat dan lurah yang dianggap gagal dalam mengatur masyarakat.
Sejak awal tahun, Pemkot Tasikmalaya sering menerima masukan warga melalui audiensi. Masukan tersebut mencakup berbagai isu, seperti keuangan, pembangunan, infrastruktur, lingkungan, tata ruang, pendidikan, dan kesehatan.
Hanafi, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menyampaikan data tersebut saat menyajikan hasil evaluasi kinerja triwulan ketiga di Aula Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (30/10/2025). Ia menyebutkan bahwa total audiensi mencapai 110 kali, dengan topik yang beraneka, mulai dari keuangan, tata ruang, hingga kesehatan. Beberapa isu dikemukakan dengan jelas, sedangkan sebagian lainnya masih dalam bentuk teguran sederhana.
Hanafi mengemukakan bahwa banyaknya audiensi menunjukkan bahwa warga masih memerlukan ruang diskusi yang efektif dengan pemerintah. Namun, hal ini juga menunjukkan adanya keterlambatan dalam komunikasi dan tindak lanjut di level pelaksana, terutama di instansi teknis bawah.
Dalam acara tersebut hadir Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, pejabat tinggi, camat, dan kepala bagian pemerintah kota. Forum yang seharusnya menjadi tempat evaluasi internal malah berubah menjadi wadah untuk mengungkap berbagai masalah yang belum terselesaikan di lapangan.
Diky Candra mengungkapkan kritik terhadap birokrasi. Menurutnya, adanya banyaknya audiensi dan aksi protes ke pemerintah kota kemungkinan disebabkan oleh penyelesaian yang tidak memuaskan di tingkat bawah. “Saya yakin, demo-demo sampai ke sini, ke Pak Wali, karena belum selesai di tingkat bawah. Mungkin banyak audiensi karena di tataran bawah belum terkondisikan. Pak lurah, pak camat, tolong ya. Padahal pembinaan ini sederhana tapi banyak yang kosong,” katanya dengan nada tegas.
Data terbaru menunjukkan bahwa kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal seringkali tergantung pada koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Studi kasus di berbagai kota menunjukan bahwa ketidakefisienan dalam komunikasi dan tindak lanjut sering menjadi penyebab utamanya. Sebagai contoh, kota-kota dengan sistem pelaporan transparan dan mekanisme tanggapan cepat cenderung memiliki tingkat kepuasan warga yang lebih tinggi.
Untuk meningkatkan kinerja, pemerintah dapat menerapkan strategi seperti pelatihan reguler bagi pejabat tingkat bawah, penggunaan teknologi untuk memonitor pelayanan publik, dan pembentukan tim khusus untuk menangani aspirasi warga. Dengan demikian, masalah yang muncul dapat diatasi lebih efektif dan cepat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.