KemenPANRB Cepatkan Birokrasi untuk Mendukung Program Prioritas Presiden

Setelah satu tahun berjalan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah meraih berbagai pencapaian dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di masa Kabinet Merah Putih (KMP). Rini Widyantini, Menteri PANRB, memperjelas bahwa kementerian tersebut berfokus pada transformasi sektor pemerintahan untuk melayani masyarakat. Ini dilakukan melalui pelaksanaan program strategis KemenPANRB yang sejajar dengan program prioritas Presiden, seperti yang disebutkan dalam keterangan tertulis pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan KMP, KemenPANRB telah menyelesaikan 69 Peraturan Presiden terkait penataan kelembagaan. Ini merupakan upaya kementerian untuk mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam bidang pelayanan publik, KemenPANRB mencatat terbentuknya 66 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru dalam setahun, sehingga total MPP di seluruh Indonesia sekarang mencapai 296. Sehingga, 58 persen dari kabupaten dan kota di Indonesia sudah memiliki MPP, dan angka ini akan terus meningkat.

Selain MPP fisik, kini juga ada MPP Digital Nasional (MPPDN). Melalui MPPDN, layanan perizinan tenaga kesehatan sekarang dapat diselesaikan dalam waktu lebih cepat, yaitu kurang dari 1 jam, berbeda dengan sebelumnya yang butuh hingga 14 hari kerja. Saat ini, MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan total 184.802 orang yang telah memanfaatkannya.

Peningkatan pelayanan publik ini juga terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024, yang mencapai nilai 88,9 dalam kategori Sangat Baik. Angka ini merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan 7 juta pengguna layanan sebagai responden. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 juga meningkat menjadi 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dibandingkan nilai sebelumnya, yakni 3,89.

Rini menjelaskan bahwa capaian ini sesuai dengan arahan Presiden tentang reformasi pelayanan publik. Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan transparan menurut kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital juga menjadi salah satu kunci efisiensi. Kerjasama antara PANRB dan Tim SPBE Nasional berhasil menghemat belanja TIK pemerintah sebesar Rp100,1 miliar. Digitalisasi program perlindungan sosial juga mempercepat pendataan dan mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran senilai lebih dari Rp100 triliun. Uji coba program Perlindungan Sosial di Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 pendaftar dalam tiga minggu.

Dalam bidang sumber daya manusia aparatur, KemenPANRB mencatat rekrutmen ASN terbesar dalam sejarah. Rekrutmen tahun 2024 telah menerima lebih dari 180 ribu PNS dan 870 ribu PPPK dari 6 juta pelamar. Selain itu, kebijakan Fleksibilitas Kinerja ASN mulai diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan aparatur.

Dari segi akuntabilitas aparatur, KemenPANRB telah meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. Ini terwujud melalui terbitnya kebijakan tentang pengelolaan konflik kepentingan, yang telah ditunda lama. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024. Langkah ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga internasional.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga mencatat peningkatan. Sebanyak 84 persen instansi berhasil meningkatkan nilai SAKIP, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas. Pengelolaan integritas dilakukan secara konsisten, dengan 231 unit layanan publik mendapatkan predikat Zona Integritas pada tahun 2024. Secara kumulatif, lebih dari 15.000 unit layanan publik telah menerapkan Zona Integritas, baik Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional tahun 2024 mencapai 73,98 (kategori Baik), naik dari nilai sebelumnya, yakni 72,68. Peningkatan ini menunjukkan 48 instansi pemerintahan pusat dan 218 pemerintah daerah yang menunjukkan tren perbaikan dalam penerapan reformasi birokrasi.

Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 telah disusun. GDRBN ini menitikberatkan birokrasi bukan hanya sebagai prosedur, tetapi sebagai perubahan yang berdampak dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Pada awal Oktober 2025, Rini menjadi delegasi Indonesia dalam Open Government Partnership Global Summit. Di forum internasional tersebut, Rini mempromosikan tata kelola digital dan birokrasi yang berorientasi pada kepercayaan publik. Dalam pertemuan bilateral dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia mendapatkan apresiasi atas koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi seperti AI untuk meningkatkan layanan publik. Indonesia juga memamerkan praktik baik melalui Digital Public Infrastructure dan proyek digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi.

Kementerian PANRB juga berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan perumahan rakyat. Kebijakan Kementerian PANRB difokuskan pada penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyiapan SDM aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perluasan akses serta peningkatan kemudahan pelayanan publik. Selain itu, percepatan digitalisasi pemerintahan, penyederhaan proses bisnis, dan integrasi kinerja juga menjadi fokus utama.

Rini Widyantini juga menyatakan bahwa Kementerian PANRB terbuka akan masukan untuk terus memperbaiki birokrasi di Indonesia. Kementerian berkomitmen untuk melanjutkan program strategis dalam mendukung Asta Cita agar menguntungkan masyarakat Indonesia.

Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus mendorong birokrasi agar lebih lincah, terbuka, dan ramah bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan dampak langsung bagi kegiatannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page