BGN Segera Kuatkan Kerjasama Pengawasan Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengukuhkan komitmennya dalam mendorong pengawasan terpadu untuk memastikan keamanan pangan dan pelaksanaan program optimal di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus dijalankan agar pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Dalam keterangan tertulis pada Senin, 6 Oktober 2025, Dadan menambahkan bahwa seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan untuk mempersiapkan alat tes cepat pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, dan memiliki rekaman CCTV dapur. Hal ini menjadi bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh pusat. “Setiap SPPG harus dapat menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi. Itulah inti dari program ini,” kata Dadan.

Hingga saat ini, terdapat lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional. “Jawa Tengah sudah jauh di depan dalam hal ini,” tambahnya. Dadan juga menyoroti dampak besar program MBG terhadap perekonomian daerah, dengan nilai investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun setiap tahunnya. “Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, BGN, dan instansi terkait untuk menjamin keamanan pangan di setiap titik pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa keamanan pangan adalah aspek yang tidak boleh dipertanyakan dan meminta seluruh dapur penyedia MBG untuk memperketat proses pengolahan, kebersihan, serta pengawasan makanan agar keracunan tidak terjadi lagi. “Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terjadi lagi, karena ini program struktural yang harus kita lakukan dengan serius,” ujarnya.

Luthfi juga meminta kepala daerah untuk aktif dalam menjaga sinergi pengawasan di lapangan. “Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” katanya. Saat ini, Jawa Tengah memiliki 1.596 SPPG yang beroperasi dan targetnya terus bertambah hingga akhir tahun ini. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

Selain itu, Luthfi juga meminta Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tuturnya. Ia pun menambahkan bahwa pengawasan terpadu ini tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. “Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” pungkasnya.

Menurut riset terbaru, program MBG telah menunjukkan dampak positif tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga pada perekonomian daerah. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah meningkatkan pendapatan petani lokal dan UMKM yang terlibat dalam rantai pasokan makanan. Selain itu, program ini juga mempromosikan kebersihan dan standar sanitasi yang lebih tinggi di dapur-dapur penyedia MBG, mengurangi risiko keracunan dan penyakit.

Infografis terkait menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan capaian tertinggi dalam pelaksanaan MBG, dengan jumlah SPPG yang terus bertambah. Data menunjukkan bahwa program ini telah menarik investasi sebesar Rp32 triliun setiap tahunnya, yang mana sangat membantu perkembangan industri pangan lokal. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfokus pada kesehatan anak, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan segala upaya yang dilakukan, baik dari BGN maupun pemerintah daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keamanan pangan merupakan prioritas, tetapi perlu juga diimbangi dengan dukungan ekonomi bagi para pelaku usaha lokal. Marilah kita terus berkolaborasi untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program yang berdampak positif.

Baca juga Berita lainnya di News Page