Komisi I DPR Setuju untuk Mengganti Organisasi TNI yang Usang dengan Pendekatan Terpadu

Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan permintaan kepada TNI untuk melakukan perubahan pada struktur organisasi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR, mengungkapkan dukungan terhadap upaya tersebut.

“Kami memahami bahwa diperlukan adaptasi, respon cepat, dan modernisasi TNI untuk menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika ancaman saat ini,” ungkap Dave kepada para wartawan pada hari Senin (6/10/2025).

Pembaruan struktur organisasi yang dianggap tidak relevan untuk kebutuhan operasional saat ini harus dilakukan secara terencana dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan stabilitas internal dan tradisi yang positif, tambahnya.

Dave menambahkan bahwa reformasi pada TNI harus tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga melibatkan doktrin, pendidikan, dan sistem pengembangan karier. Transparansi dalam proses promosi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta integrasi teknologi pertahanan juga menjadi poin penting menurutnya.

“Kami berharap proses perubahan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR, agar tetap dalam batasan konstitusi dan dapat diaudit,” katanya.

TNI harus diperkuat tidak hanya dari segi alat senjata, tetapi juga kepemimpinan dan manajemen. Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan agar organisasi yang dianggap tidak efektif diganti menjadi yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional.

Perintah dari Prabowo disampaikan saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan seluruh prajurit untuk terus berlatih dan belajar.

“Saya memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk terus mempelajari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta mengevaluasi struktur organisasi. Jika perlu, organisasi yang tidak efektif harus diganti,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengingatkan TNI untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi, termasuk bidang siber dan kecerdasan buatan. “Ikuti perkembangan teknologi, siber, dan kecerdasan buatan, jangan ketinggalan,” tegasnya.

Presiden juga menekankan bahwa kepemimpinan di TNI harus berstandar tinggi. Dia telah memerintahkan Panglima TNI untuk mengukur kompetensi setiap pimpinan di satuan TNI, tanpa mengacu pada senioritas.

“Kepemimpinan di TNI harus menjadi teladan, harus berbudi luhur, dan harus memberikan contoh yang baik. Tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, atau tidak memahami tugasnya,” firmannya.

“Saya memberi wewenang kepada Panglima TNI dan Kepala Staf untuk melakukan seleksi kepemimpinan tanpa terlalu mempertimbangkan senioritas, yang penting adalah prestasi dan pengabdian kepada tanah air,” tutup Prabowo.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa modernisasi TNI telah menjadi prioritas utama dalam strategi pertahanan nasional. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan militar yang adaptif dan terintegrasi teknologi memiliki keunggulan strategis yang lebih besar. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan siber keamanan menjadi kunci untuk meningkatkan kesempatan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Reformasi TNI bukan hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga melibatkan transformasi doktrin dan pendidikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa TNI tetap relevan dalam menghadapi ancaman global yang terus berubah. Kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi negara lain yang juga berusaha untuk memodernisasi institusi militer mereka.

Kesimpulan:
Masyarakat harus menyadari bahwa TNI bukan hanya sebagai perangkat keras dalam pertahanan negara, tetapi juga sebagai institusi yang harus terus berkembang. Dukungan yang solid dari masyarakat akan menjadi fondasi kuat bagi TNI untuk terus berinovasi dan menjaga keutuhan negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page