Kementerian Dalam Negeri Mendukung Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungan yang kuat terhadap upaya penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Inisiatif ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijadikan prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, PPDS dijalankan di sekolah kedokteran perguruan tinggi yang bekerjasama dengan berbagai rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD. Hingga kini, beberapa RSUD telah menandatangani perjanjian menjadi rumah sakit pendidikan bersama Kementerian Pendidikan, Teknologi, dan Sains (Kemendiktisaintek) melalui beberapa lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui fasilitasi dari Kementerian Kesehatan.

Tito Karnavian menjelaskan dalam pertemuan dengan Kemendiktisaintek bahwa ada dua usulan penting yang disampaikan. Pertama, pentingnya menetapkan RSUD sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki fasilitas sendiri. Mendagri menyatakan siap menerapkan hal tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga menteri: Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan. Usulan kedua berfokus pada peningkatan kualitas RSUD Jayapura untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi dokter, termasuk spesialis dari PPDS. Hal ini dianggap penting untuk memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, forum tersebut juga membahas kebijakan penghapusan biaya yang selama ini dikenakan oleh RSUD kepada calon dokter spesialis di masa magang. Biaya tersebut dianggap menjadi beban yang berlebihan, sehingga penghapusannya diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. “Kami akan mengikuti ini dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Dukungan tersebut disampaikan Tito saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (1/10). Selain untuk PPDS, Tito juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) diyakini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek didampingi oleh beberapa pejabat, seperti Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.

Inisiatif pemerintah dalam menguatkan PPDS dan memfasilitasi pendidikan tinggi di daerah terpencil menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia akan semakin terjangkau dan berkualitas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan