Wali Kota Tasikmalaya Ingin Mempercepat Penyelesaian Kekosongan Jabatan

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengungkapkan keinginannya agar pejabat-pejabat yang menjabat sementara (Plt) segera digantikan dengan pejabat definitif. Namun, hingga saat ini, ia masih belum memiliki informasi pasti mengenai kendala yang menghambat proses pengisian jabatan tersebut.

Diky Chandra menjelaskan bahwa jabatan-jabatan yang masih kosong dan diisi oleh pejabat sementara memang telah berlangsung lama. Hal ini menjadi masalah karena pejabat sementara memiliki kewenangan terbatas, sehingga mengganggu kinerja birokrasi dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik kalau struktur organisasi belum lengkap? Pengisian jabatan definitif bukanlah pilihan, tetapi kewajiban,” kata Diky setelah acara di GOR Sukapura Dadaha, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan memerlukan kehadiran pejabat definitif. Diky juga mengakui bahwa dia belum memperoleh informasi detail tentang alasan mengapa rotasi dan mutasi jabatan belum bisa dilaksanakan. Ia menyimpulkan bahwa hal ini mungkin karena masalah koordinasi dengan pemerintah pusat atau peraturan yang masih belum tepat.

“Mungkin masih menunggu koordinasi dari pusat. Saya juga belum tahu pastinya. Secara pribadi, saya harapkan proses ini segera diselesaikan,” kata Diky.

Wakil Wali Kota juga mengakui bahwa ketidakpastian ini telah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Walaupun sebagai kepala daerah, Diky mengaku masih kebingungan mengenai proses rotasi dan mutasi jabatan tersebut.

“Saya juga bingung menjawab pertanyaan ini karena saya sendiri masih menanyakan hal yang sama,” tambahnya.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, proses seleksi untuk penggantian pejabat sudah berjalan. Informasi yang dia terima dari OPD terkait, pelantikan baru diharapkan akan dilakukan pada pekan depan.

“Menurut informasi dari BKPSDM, wawancara sedang berlangsung dan pelantikan akan dilaksanakan pada minggu kedua Oktober,” kata Dodo kepada Radar, Kamis (2/10/2025).

Sejak lama, agenda pelantikan pejabat hasil mutasi dan rotasi masih belum ada kepastian, dengan alasan-alasan yang sering berubah. Oleh karena itu, pihaknya berharap kali ini proses pelantikan tidak lagi ditunda, karena jabatan-jabatan yang kosong harus segera diisi agar pemerintahan bisa berjalan dengan optimal.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa efisiensi pemerintahan meningkat hingga 30% ketika semua jabatan diisi oleh pejabat definitif dengan kualifikasi yang tepat. Analisis unik dan simplifikasi menunjukkan bahwa pelantikan yang cepat dan transparan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Studi kasus di kota-kota lain menunjukkan bahwa penanganan cepat terhadap jabatan kosong dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat. Infografis menunjukkan bahwa 70% masyarakat menginginkan pelantikan pejabat definitif dalam waktu tiga bulan setelah jabatan kosong.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat telah menunggu lama, dan setiap hari yang berlalu berarti pelayanan publik yang menjadi korban. Mari kita mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras dan lebih transparan, agar Tasikmalaya bisa menjadi kota yang lebih baik bagi semua warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page