Mafia Subsidi Pupuk Didesak Cabut Izin Oleh Anggota Komisi IV Rajiv

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepada petani di Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat, bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Dalam sesi tersebut, Rajiv meminta distributor dan kios untuk tidak membatasi akses petani dalam membeli pupuk subsidi, karena banyak petani yang memenuhi persyaratan tapi masih mengalami kesulitan.

Rajiv menjelaskan bahwa penyerapan pupuk subsidi di Bandung masih rendah, sekitar 40-50%, yang menimbulkan dugaan adanya praktik mafia pupuk atau ketidaktahuan petani. Ia menegaskan bahwa akan takutana terhadap penyalahgunaan dan memberikan peringatan keras terhadap mereka yang memanipulasi sistem. “Jika ada yang berniat memanipulasi atau mencuri pupuk, saya tidak peduli dengan siapa pun kamu berhubungan. Izin mereka akan dicabut, dan akan dijatuhi sanksi,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Rajiv mengajak petani untuk bekerja sama agar dapat mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang tepat. Dia juga memastikan bahwa Komisi IV DPR akan segera tindak lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Selain itu, kegiatan bimbingan ini dilakukan bersamaan dengan PT Pupuk Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam memastikan tata kelola pupuk subsidi berjalan dengan baik.

Rajiv juga mengungkapkan bahwa banyak petani yang masih bingung karena menyangka hanya dengan KTP saja sudah cukup untuk menebus pupuk subsidi, padahal petani harus terdaftar terlebih dahulu di sistem e-RDKK (sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok). “Masalah ini tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi juga di daerah lain. Petani harus tau bahwa KTP bukan satu-satunya syarat, mereka harus terdaftar di e-RDKK,” jelasnya.

Dengan adanya bimbingan ini, Rajiv berharap petani tidak lagi bingung dalam proses penebusan pupuk subsidi. “Setelah kegiatan ini, saya harapkan petani tidak lagi mengalami kesulitan. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Pemanfaatan pupuk subsidi tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga pada transparansi dan ketertiban dalam distribusi. Rajiv mendorong agar semua pihak, mulai dari produsen hingga pelaku usaha, patuh pada aturan agar hak petani terjamin. Dengan demikian, program pupuk subsidi dapat berjalan dengan efektif dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia.

Menurut laporan terbaru dari Kementerian Pertanian, peningkatan penyerapan pupuk subsidi mencapai 60% pada tahun 2024, namun masih banyak tantangan dalam pengawasan distribusi. Analisis menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, produsen, dan pelaku usaha diperlukan untuk memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani dengan tepat. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa bimbingan teknis seperti yang dilakukan Rajiv dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses pupuk subsidi secara optimal.

Untuk petani yang ingin memanfaatkan pupuk subsidi dengan maksimal, pentinglah untuk memahami prosedur yang berlaku dan tetap memperhatikan update dari pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan akses pupuk subsidi yang lancar.

Baca juga Berita lainnya di News Page