Penyelesaian Revisi UU P2SK, Ketua OJK: Belum Menerima Naskahnya

OJK belum menerima draf revisi UU P2SK. Menurut Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, dia tidak menerima draf revisi tersebut. Kata-katanya itu disampaikan saat bertemu dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Mahendra menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang isu tersebut. Ia ingin mengetahui lebih jelas poin-poin yang akan disesuaikan dalam UU P2SK.

Menurut Mahendra, OJK akan melihat lebih detail tentang revisi tersebut ketika ada kesempatan pembahasan. “Mungkin saja ketika ada pembahasan, kami bisa melihat lebih tepat apa yang dimaksud dengan pasal-pasal tadi. Namun kami menunggu sampai ada kesempatan untuk membahasnya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa belum ada kebutuhan mendesak untuk merevisi UU P2SK. Ia belum menerima draf revisi tersebut. Purbaya menyarankan agar aturan yang baru disahkan tahun 2023 dijalankan dulu sebelum diubah. “Mengapa harus diubah? Saya tidak tahu. Kalau saya pribadi, itu baru dibuat tahun 2023. Mengapa diubah dalam waktu singkat? Berarti yang kemarin salah bikin atau bagaimana? Lebih baik biarkan berfungsi penuh dulu, kemudian kita lihat di mana kekurangannya. Baru kita perbaiki. Ini baru dua tahun,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menurut draf revisi UU P2SK yang beredar, Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas rupiah. BI juga diharapkan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perubahan ini tercantum dalam pasal 7 ayat 2 RUU P2SK. “Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan BI yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” tulis draf RUU P2SK.

Kegiatan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan fokus pada stabilitas rupiah, BI juga bisa memastikan sintasnya aliran modal dan memperlancar transaksi ekonomi. Ini akan memudahkan bisnis untuk berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Upaya tersebut juga penting untuk memperkuat sektor finansial yang lebih inklusif. Dengan adanya dukungan dari BI, sektor keuangan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga akan membantu dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri dalam berinvestasi dan berwirausaha. Dengan lingkungan ekonomi yang kondusif, para pelaku usaha dapat merasa lebih terbantu dalam mengembangkan bisnis mereka. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Di sisi lain, peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga akan membuka peluang bagi inovasi dan kreativitas dalam sektor finansial. Ini akan mendorong adanya pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih variatif dan aksesibel. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengelola keuangan mereka.

Dengan demikian, revisi UU P2SK ini bukan hanya tentang menjaga stabilitas mata uang, tetapi juga tentang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page