Kementerian ATR akan menaikkan tarif layanan, DPR mengingatkan hal tersebut

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menyesuaikan tarif layanan pertanahan, dengan beberapa di antaranya akan mengalami kenaikan. Langkah ini diambil untuk mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,58 triliun pada tahun 2026. Dalam rencana revisi kebijakan terkait, terdapat 27 layanan yang tarifnya tetap, 3 layanan tarifnya berkurang, 5 layanan dengan tarif nol, dan 38 layanan yang akan mengalami peningkatan tarif.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menanggapi rencana tersebut dengan mengingatkan agar pemerintah tidak mengutamakan pemenuhan target PNBP sehingga menimbulkan beban pada rakyat. Menurutnya, kondisi ekonomi dan politik saat ini masih dinilai kurang stabil, sehingga kenaikan tarif layanan pertanahan dapat menimbulkan masalah jika mempengaruhi masyarakat kecil.

Jazuli mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN melakukan klasterisasi atau klasifikasi khusus untuk lapisan masyarakat yang akan terkena penyesuaian tarif tinggi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan luas tanah, tetapi juga dengan lokasi aset pertanahan yang memiliki nilai berbeda-beda. Contohnya, seperti klasterisasi tarif listrik, di mana rumah tangga dengan daya listrik tinggi biasanya terletak di tempat mewah. Jadi, solusi kenaikan PNBP harus ditargetkan pada pihak yang layak untuk dikenakan tarif lebih tinggi, bukan hanya berdasarkan hektare tanah, tetapi juga berdasarkan klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebutkan bahwa masalah utama dalam layanan pertanahan bukan hanya jumlah PNBP, tetapi kualitas pelayanan. Menurutnya, PNBP harus sejalan dengan performa, ketepatan, dan kecepatan pelayanan Kementerian ATR/BPN. Khozin mengungkapkan pengalaman pribadi tentang kesulitan dalam mengurus dokumen pertanahan, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, mirip seperti pengurusan KTP. Hal ini mengakibatkan adanya celah bagi pungutan liar (pungli) dan sistem pelayanan yang tidak standar.

Menurut Khozin, jika pemerintah dapat memperbaiki pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat dan efisien, masyarakat akan lebih relawan menerima kenaikan tarif. Ia juga mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN memiliki SOP baku dalam pelayanan, seperti yang berlaku di sektor perbankan dan swasta, untuk menghindari area abu-abu yang masih banyak terdapat dalam sistem saat ini.

Ada studi yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif layanan secara tiba-tiba dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, terutama jika tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan kestabilan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat. Dengan klasterisasi yang tepat dan peningkatan efisiensi pelayanan, kenaikan tarif dapat diterima dengan lebih baik.

Memastikan pelayanan pertanahan yang transparan, cepat, dan memenuhi standar akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah pungli dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Baik pemangku kepentingan pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien, sehingga kenaikan tarif tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page