Komisi IV DPR Tetap Meminta Penjelasan dari KKP Meskipun Sudah Ada Solusi Tanggul Cilincing

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi IV DPR rencananya akan berunding dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait isu tanggul Cilincing, meskipun telah ada penyelesaian yang dicapai dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak perusahaan pelaksana proyek tersebut.

Menurut Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meskipun masalah nelayan telah ditangani, rapat dengan KKP tetap akan dilaksanakan. “Alhamdulillah sudah ada penyelesaian untuk nelayan, namun sesuai dengan jadwal, rapat dengan KKP akan tetap berlangsung,” kata Alex saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

Alex juga mengungkapkan bahwa rapat tersebut akan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, namun anggota komisi bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendalami isu tanggul Cilincing lebih lanjut.

Sebagaimana yang dituturkan Alex, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis juga berencana mengungkapkan pertanyaan lebih dalam tentang tanggul Cilincing, khususnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diberikan kepada nelayan yang terpengaruh. “Besok sore ada rapat dengan KKP, kita akan tanyakan tentang hal ini,” kata Abdul Kharis.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menginformasikan bahwa Pemprov Jakarta telah mengadakan pertemuan dengan perusahaan yang membangun tanggul di Cilincing, Jakarta Utara. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa aktivitas nelayan tetap akan diberi keleluasaan untuk berlangsung tanpa gangguan. Pramono menambahkan bahwa perusahaan pelaksana juga akan memberikan CSR kepada nelayan setempat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Penyelesaian isu tanggul Cilincing menunjukkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam memastikan kelancaran aktivitas nelayan sambil mengimbanginya dengan pengembangan infrastruktur pesisir. Ini menjadi contoh penting tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama antarlembaga dalam menyelesaikan konflik sosial yang melibatkan penggunaan lahan pesisir.

Meskipun sudah ada kemajuan, peninjauan lebih lanjut oleh Komisi IV DPR menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap aspek isu tersebut telah ditangani dengan adil dan transparan. Pelaksanaan CSR yang tepat juga diperlukan untuk memastikan nelayan mendapatkan manfaat nyata dari pengembangan infrastruktur tersebut.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan