Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa konstruksi tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan secara legal. Struktur tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan pelabuhan yang dikerjakan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Fajar Kurniawan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyelidiki area pembangunan dan mengkonfirmasi bahwa tanggul tersebut merupakan bagian dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan PT KCN.
Dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025), Fajar menyatakan bahwa verifikasi lapangan telah dilakukan bersama PSDKP pada bulan Agustus untuk memeriksa laporan masyarakat. Hasilnya, terkonfirmasi bahwa tanggul berada di dalam PKKPRL yang telah diterbitkan.
Fajar menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dan mengawasi proses pembangunan agar sesuai dengan perizinan yang ada. Sampai saat ini, tidak ditemukan pelanggaran dari PT KCN. “Pesan kami kepada Pak Widodo [Direktur Utama PT KCN] harus penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun kementerian lain,” ujarnya.
PKKPRL tersebut juga melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Fajar menambahkan bahwa masukan dari DKP Pemprov DKI Jakarta diperlukan karena proyek tersebut berada dalam wilayah perairan Jakarta.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda, Agus Harijanto, menjelaskan bahwa proyek pelabuhan PT KCN adalah proyek pemerintah yang diserahkan ke swasta melalui konsesi. Perizinan yang dimiliki PT KCN telah melalui proses penilaian lengkap, termasuk perjanjian konsesi dengan KSOP. Selain itu, perusahaan juga telah mendapatkan izin usaha untuk kegiatan keruk dan reklamasi lahan.
PT KCN juga telah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan kelayakan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. Agus menambahkan bahwa PT KCN akan berkerjasama dalam konsesi selama 70 tahun dengan 5% pemilikan yang nantinya akan dikembalikan ke pemerintah.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Kejaksaan Agung, Irene Putri, memastikan bahwa Kejaksaan Agung telah mendampingi proses hukum perizinan PT KCN sejak 2021. Pendampingan tersebut mencakup izin Amdal, perjanjian kontrak dengan Kementerian Perhubungan, hingga aspek hukum lainnya. “Secara hukum, kami telah mendampingi dan memastikan bahwa semua isu, termasuk Amdal, telah diselesaikan. Proyek terus berjalan sejak 2023, dan semua aspek hukum telah terpenuhi,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Cilincing zeigt, wie wichtig es ist, legale und transparente Prozesse zu verfolgen. Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und privaten Sektoren zeigt, dass nachhaltige Entwicklung möglich ist. Durch strenge Überwachung und Einhaltung von Vorschriften kann die Regierung sicherstellen, dass solche Projekte den ökologischen und sozialen Standards entsprechen. Dies dient nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch dem Schutz der maritimen Umwelt für zukünftige Generationen.
Die Verwendung von Betonmauern im Küstenbereich hat jedoch auch Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft. Während sie die Infrastruktur verbessern, müssen die Auswirkungen auf die Umwelt und die traditionellen Fischereiaktivitäten sorgfältig bewertet werden. Eine ausgewogene Herangehensweise ist entscheidend, um sicherzustellen, dass wirtschaftliche Fortschritte nicht auf Kosten der Umwelt und der Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung gehen. Langfristige Überwachung und regelmäßige Evaluierung sind notwendig, um sicherzustellen, dass solche Projekte ihren Zweck erfüllen und gleichzeitig die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen.
Die Entwicklung des Hafens von Cilincing ist ein Beispiel dafür, wie Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten können, um nachhaltige und rechtlich fundierte Projekte umzusetzen. Es unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Umweltauflagen und der Einbeziehung lokaler Stakeholder in den Planungsprozess. Diese Art von Kooperation zeigt, dass wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz Hand in Hand gehen können, wenn sie verantwortungsvoll und mit Weitsicht umgesetzt werden.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.