Pemerintah Diajukan untuk Memotong Modal Bank hingga 200 T Rupiah oleh Pelaku Usaha

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan rencana pengaliran dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. Dalam tanggapan terhadap ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, berharap dana tersebut akan dialokasikan ke sektor produktif, terutama untuk mendukung UMKM. Hal ini diharapkan bisa merangsang kembali aktivitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akbar menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 200 triliun yang akan dialirkan ke perbankan merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung UMKM. Salah satunya melalui penghapusan nama UMKM dari daftar kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). “Meski kewajiban kredit UMKM tetap ada, mereka masih dapat memanfaatkan program restrukturisasi atau mendapatkan kredit baru yang non-konsumtif,” terang Akbar, Kamis (11/9/2025).

Dia juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan peraturan khusus agar dana tersebut difokuskan pada pembiayaan sektor produktif, terutama untuk UMKM. “Jangan sampai bank menggunakan uang tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hal ini akan berdampak negatif dan merusak upaya yang telah dilakukan Menkeu,” ujar Akbar.

Selain itu, Pemerintah juga dapat menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, perlu diperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Akbar menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi pengusaha UMKM yang patuh aturan. “Semangat Menkeu baru sudah jelas terlihat. Beliau juga memahami bahwa pengusaha UMKM telah mengalami dampak dari pengetatan fiskal,” katanya.

Akbar juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menggantikan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa. “Presiden merespons dengan cepat kondisi sosial ekonomi saat ini dengan merombak kabinet,” ujar Akbar. Menurutnya, Purbaya memiliki pengalaman yang setara dengan Sri Mulyani, dan langkahnya untuk mengambil dana Pemerintah dari BI dan mengalirkannya ke sektor perekonomian melalui perbankan sangat terukur.

Akbar menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025, yang mencapai 5,12 persen, masih bisa ditingkatkan. Salah satu cara adalah dengan mendorong daya beli masyarakat agar lebih optimal. “Ketika daya beli menurun, perputaran uang akan melambat, dan ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, masyarakat lebih selektif dalam mengelola uang mereka,” ungkap Akbar.

Pelemahan daya beli masyarakat juga langsung mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Akbar menegaskan bahwa Pemerintah memiliki dua pilihan: memungut pajak tinggi yang mungkin menciptakan krisis bagi sektor swasta atau melonggarkan pajak untuk menjaga dinamika ekonomi tetap berlangsung. “UMKM tetap menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia,” katanya.

Penyederhanaan pajak dan dukungan finansial yang tepat dapat menjadi langkah strategis Pemerintah untuk merangsang kembali aktivitas UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi nasional bisa kembali bergerak dengan lebih optimal, dan UMKM dapat berkembang dengan lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page