Penanganan Komnas HAM dan Kapolri Terhadap Hak Tersangka Demo Anarkis

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Komnas HAM untuk membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban pasca unjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa hak-hak para tersangka unjuk rasa anarkis harus dijaga dengan baik.

Pertemuan itu berlangsung di Markas Besar Polri pada Rabu, 10 September 2025. Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah hadir bersama Wakil Ketua, Koordinator, dan beberapa Komisioner Komnas HAM. Mereka menyampaikan dukungan terhadap penanganan unjuk rasa oleh Polri dan penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar hak-hak semua orang yang diamankan oleh Polri tetap terjamin.

Anis Hidayah menjelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan kunjungan ke 19 provinsi dan 13 kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat terpenuhi, khususnya hak atas pendampingan hukum.

Sementara itu, Kapolri menekankan bahwa Polri selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tugas, terutama dalam pengamanan unjuk rasa. Ia juga berterima kasih atas kunjungan Komnas HAM dan menyatakan bahwa Polri akan terus terbuka atas input dari pihak eksternal, termasuk Komnas HAM, untuk menjamin transparansi dan profesionalisme dalam operasinya.

Kapolri juga mengungkapkan komitmen Polri untuk terus memergok diri dan tidak menutup diri terhadap kritik, sehingga institusi ini dapat lebih Akrab dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa interaksi antara lembaga kepolisian dan masyarakat, seperti yang dilakukan Polri dengan Komnas HAM, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial (LPS) pada 2024 juga menunjukkan bahwa transparansi dalam penanganan unjuk rasa dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan ketaatan warga terhadap hukum.

Dalam kasus serupa, pada tahun 2023, polisi di salah satu kota besar berhasil mengurangi kerusuhan dengan mengikuti rekomendasi dari organisasi HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan lembaga HAM sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang kuat antara kepolisian dan lembaga HAM bukan hanya penting untuk menjamin hak-hak warga, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan aparat keamanan. Ini juga menunjukkan bahwa transformasi dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan