Pengadaan Mobil Dinas Banjar Dinilai Langsung dibutuhkan oleh Pjs Ketua DPRD

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Rencana pembelian mobil dinas di Pemerintah Kota Banjar untuk tahun 2026 masih menjadi perbincangan yang hangat. Pertanyaan utama yang timbul adalah siapa yang akan memanfaatkan kendaraan baru tersebut: apakah dewannya atau pengurus kota?

Sutopo, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara Ketua DPRD Kota Banjar, menjelaskan bahwa ide pengadaan mobil dinas ini masih dalam tahap perbincangan. Usulan tersebut sudah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun depan, tetapi belum termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Menurutnya, jika mobil dinas tersebut ditujukan untuk pimpinan dewan, maka usulan tersebut akan sangat didukung. “Kami sangat membutuhkan kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional dan tugas-tugas kami,” ujar Sutopo pada Rabu, 9 September 2025. Dia juga menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dewan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidak masalah dari segi hukum.

Namun, Sutopo mengakui bahwa belum ada informasi pasti tentang siapa yang akan mendapatkan kendaraan tersebut. Sementara itu, Mila Dewi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar, menyampaikan rencana pengadaan meliputi tiga unit mobil dinas. Dua di antaranya akan digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Sementara untuk satu unit lainnya, tujuannya masih belum jelas—apakah untuk dewan atau keperluan lain.

Mila menuturkan bahwa pembahasan pengadaan mobil dinas ini sudah lama berlangsung. Namun, pelaksanaan masih tergantung pada kondisi keuangan daerah yang saat ini tidak memuaskan. Kondisi keuangan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi apakah rencana tersebut dapat terlaksana. Mila juga menguatkan bahwa semua keputusan akan didasarkan pada kemampuan anggaran tahun depan.

Rencana pengadaan mobil dinas Banjar untuk tahun 2026 tetap menjadi topik hangat, dengan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan operasional dan keterbatasan anggaran yang masih menjadi tantangan. Meskipun perundang-undangan sudah mendukung pengadaan untuk pimpinan dewan, kejelasan tentang siapa yang akan memanfaatkannya masih menjadi titik tidak pasti. Semua tergantung pada kemampuan keuangan daerah pada tahun depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan