Kemenkop Mengusulkan Penambahan Anggaran Rp 7,85 Triliun untuk Mengatasi Beban Operasional Kopdes

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, telah mengungkapkan niatnya untuk menambah anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp 7,85 triliun. Ia akan mendiskusikan hal ini dengan Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan dengan kondisi APBN 2026. Pernyataan ini disampaikan setelah upacara serah terima jabatan dari Budi Arie Setiadi di Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). Ferry menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap diskusi, sehingga ada kemungkinan nilai tambahan anggaran akan berubah.

Tambahan dana ini diperlukan untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Beberapa kegiatan yang akan didukung meliputi pembangunan sistem informasi manajemen koperasi, pembentukan skema bisnis, dan penyaluran hasil produksi koperasi. Ferry menjelaskan bahwa beban operasional Kementerian Koperasi dalam mengelola Kopdeskel Merah Putih sangat besar.

Selain itu, tambahan dana juga akan digunakan untuk pelatihan pengurus Kopdeskel Merah Putih. Pelatihan ini bertujuan agar usaha koperasi dapat berlanjut dan berkembang. Ferry mengungkapkan bahwa pelatihan telah dilakukan untuk mempersiapkan pengurus koperasi dalam membuat proposal bisnis yang akan didukung oleh bank milik negara.

Ia juga menyebutkan pencairan dana sebesar Rp 16 triliun dari pemerintah untuk mendukung usaha Kopdeskel Merah Putih. Dana ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 dan disalurkan melalui empat bank BUMN. Ferry telah melakukan sosialisasi terkait penyediaan dana ini bersama Kementerian BUMN dan perwakilan bank milik negara. Ia berharap dana ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk optimalisasi Kopdeskel Merah Putih pada tahun 2026. Anggaran awal untuk tahun tersebut hanya Rp 937 miliar. Budi Arie menjelaskan bahwa tambahan dana akan digunakan untuk digitalisasi Kopdeskel Merah Putih serta program pendampingan dan pelatihan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/9/2025), Budi Arie meminta izin untuk menambah anggaran tahun 2026. Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk digitalisasi 80.000 Kopdeskel Merah Putih, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi, serta peningkatan kapasitas anggota koperasi.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah terus mendorong peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan