Satpol PP Kota Tasikmalaya Siap Eksekusi PKL Setiap Saat

Penataan para pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya masih belum terealisasikan, terutama di wilayah Dadaha yang semakin padat dengan kaki lima. Masalah ini timbul karena Dinas KUMKM Perindag masih menunggu adanya peraturan yang menjamin pelaksanaan aturan baru dalam pengaturan PKL.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan kesediaan mereka untuk turun ke lapangan, asalkan ada perintah yang jelas. Sekretaris Satpol PP Kota Tasikmalaya, Mujadi, menjelaskan bahwa peraturan terkait zonasi di Dadaha sudah ada sejak masa kepemimpinan Wali Kota Budi Budiman.

“Peraturan sudah ada, tinggal diterapkan. Teknisnya urusan Dinas KUMKM Perindag. Kami siap menghukum pelanggaran di lapangan, tetapi masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait. Kita pasti tahu mana zona yang boleh dan mana yang tidak,” ucapnya saat dihubungi di Bale Kota, Senin (8/9/2025).

Mujadi menambahkan bahwa penertiban PKL tidak dapat dilakukan secara acak. Diperlukan kebijakan terkait relokasi, karena pedagang tidak bisa dipindahkan tanpa adanya lahan pengganti yang jelas. “Jika penjualan dilarang di tempat ini, harus ada rencana relokasi yang pasti. Itu sebabnya masih ditunggu,” katanya.

Saat ini, situasi di Dadaha masih menjadi persoalan. Sementara warga membutuhkan fasilitas olahraga yang layak, tempat ini telah menjadi pusat kegiatan wisata kuliner dan keramaian. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, H Apep Yosa, mengungkapkan Pemkot sudah merencanakan penataan PKL.

“Sudah ada konsep penataan, bukan hanya di Dadaha, tetapi juga di HZ Mustofa–Cihideung, alun-alun, dan tempat-tempat ramai lainnya,” tuturnya, Rabu (13/9/2025).

Konsep penataan ini belum dapat diterapkan karena menunggu regulasi yang akan menjadi dasar hukum. PKL akan diatur dengan pendekatan invenstarisir aset, dengan memanfaatkan Kartu Inventaris Barang (KIB). Setiap kawasan akan dikelola berdasarkan bidang yang sesuai. “Dadaha akan dikhususkan kepada Disporabudpar, taman kota ke Disperwaskim, dan jalan kepada PUTR serta Dishub. Semua sudah direncanakan, tinggal diolah menjadi Perda bersama DPRD,” jelasnya.

Terbaru, studi menunjukkan bahwa penataan PKL lebih efektif jika didukung oleh partisipasi warga setempat. Konsep relokasi yang berhasil di plusieurs kota telah membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pedagang dapat menciptakan solusi yang optimal. Ini menunjukkan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan terpercaya agar pengaturan PKL tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada kesejahteraan pedagang dan kenyamanan masyarakat.

Kota yang memiliki sistem manajemen PKL yang baik dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan ekonomi lokal. Dengan demikian, penataan PKL di Tasikmalaya tidak hanya tentang pemindahan pedagang, tetapi juga tentang pembangunan infrastruktur yang mendukung dan peningkatan kualitas fasilitas umum. Solusi yang tepat akan membawa manfaat bagi semua pihak dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan ramah bagi wisatawan.

Perbaikan penataan PKL bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang kreativitas dalam mengelola ruang publik. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Tasikmalaya bisa menjadi contoh dalam pengelolaan kaki lima yang sehat dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page