Nelayan di Pantai Timur Pangandaran Menolak Keramba Jaring Apung, Jeje Wiradinata Ungkap Alasannya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Penolakan terhadap rencana pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran semakin kuat, meskipun kondisi saat ini agak tertekan.

Jeje Wiradinata, pemimpin Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kabupaten Pangandaran, menyatakan dengan tegas bahwa penolakan terhadap KJA di wilayah tersebut sudah menjadi keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Menurutnya, keberadaan KJA di Pantai Timur dianggap akan merugikan ekosistem laut dan mempengaruhi potensi pariwisata daerah.

“KJA di Pantai Timur tidak bisa diterima karena akan mengganggu pengembangan wisata,” ujar Jeje kepada media, Senin (8/9/2025). Ia menambahkan bahwa nelayan dan usaha lokal merasa terancam karena KJA bisa mempengaruhi aktivitas laut yang menjadi sumber penghasilan utama mereka.

Selain itu, KJA juga dianggap akan merusak pemandangan alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan, yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi setempat. Hal ini dianggap akan merugikan pemandangan yang indah dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir.

HNSI awalnya berencana menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Jawa Barat untuk membahas isu ini, tetapi rencana itu harus ditunda karena terjadinya kerusuhan di daerah tersebut. Jeje menyatakan bahwa mereka akan menunggu situasi menjadi lebih condong dan aman sebelum melanjutkan tindakan selanjutnya.

Meskipun demikian, HNSI tetap berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan, agar tidak terjadi Konflik yang bisa merusak citra pariwisata Pangandaran. Sejak beberapa waktu lalu, penolakan terhadap KJA di Pantai Timur semakin kuat, dengan beberapa aksi deklarasi yang diikuti oleh tokoh-tokoh lokal.

Masyarakat pesisir khawatir keberadaan KJA akan menurunkan daya tarik wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan wisata bahari. Para nelayan dan pelaku usaha setempat juga menginginkan agar pengembangan pariwisata laut tetap dijaga agar tidak terganggu oleh adanya KJA.

Pembangunan pariwisata bahari di Pangandaran telah menjadi salah satu kontribusi besar bagi perekonomian lokal, sehingga penolakan terhadap KJA dilihat sebagai upaya untuk melindungi potensi daerah yang sudah ada.

Masyarakat seharusnya bersatu padu untuk melindungi sumber daya alam dan pariwisata yang telah menjadi keunggulan daerah, agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Kerja sama antara pemerintah, nelayan, dan pelaku usaha juga diperlukan untuk menemukan solusi yang sehat dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya laut.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan