Pemerintah Alokasikan Rp268 Triliun untuk Program Gizi Nasional 2026

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun, sesuai dengan Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 3 Juli 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, Rp 255,58 triliun akan digunakan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya, yaitu Rp 12,4 triliun, akan dialokasikan untuk manajemen dukungan. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Senin, 8 September 2025, Dadan menyebut bahwa anggaran ini difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan kelompok rentan.

Sebelumnya, BGN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 217 triliun, yang kemudian ditambah dengan Rp 50 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 268 triliun. Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 telah menetapkan anggaran sebesar Rp 335 triliun, dengan Rp 67 triliun di antaranya sebagai anggaran cadangan atau standby. “Dari Rp 335 triliun yang disampaikan sebelumnya, Rp 67 triliun masuk ke dalam standbys karena yang resmi diterima adalah Rp 268 triliun,” katanya.

Tambahan Rp 50 triliun akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk Rp 34,4 triliun untuk MBG anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 280 miliar untuk promosi dan edukasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, Rp 412 miliar untuk sistem dan tata kelola, serta Rp 3,8 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji tenaga gizi dan akuntan. Sementara Rp 59 miliar akan digunakan untuk program dukungan manajemen.

Dadan juga merincikan penggunaan anggaran BGN 2026, di antaranya Rp 5,3 triliun untuk pengelolaan penyediaan dan penyaluran makan bergizi, Rp 223,55 triliun untuk MBG anak sekolah di seluruh Indonesia, Rp 24,7 triliun untuk MBG ibu hamil, menyusui, dan balita, Rp 542 miliar untuk perumusan sistem tata kelola, Rp 162,47 miliar untuk pengelolaan sistem informasi, Rp 270 miliar untuk promosi dan edukasi, Rp 50 miliar untuk kerja sama dan kemitraan, Rp 110 miliar untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta Rp 860 miliar untuk pemantauan dan pengawasan pemberian makanan bergizi. “Total intervensi program pemenuhan gizi nasional mencapai 95,37 persen atau Rp 255,58 triliun,” tambahnya.

Pengalokasian anggaran yang signifikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemberian gizi pada anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan program MBG yang terfokus, diharapkan dapat mengurangi masalah gizi buruk di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi yang ketat juga diharapkan dapat memastikan efisiensi penggunaan dana tersebut. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada koordinasi antara berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan gizi nasional bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadikan masyarakat lebih sehat dan produktif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan