Warga Garut Merasa Legislator DPR RI Dapil XI Tidak Memenuhi Peran dan Kinerja

Pada wilayah Dapil Jawa Barat XI, yang mencakup Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, beberapa warga merasa kurang merasakan dampak kinerja wakil rakyat mereka. Walaupun terdapat 10 anggota DPR RI yang mewakili daerah tersebut, kontribusi mereka di Garut dianggap terbilang minim. Daftar nama anggota tersebut meliputi Imas Aan Ubudiah (PKB), H. Oleh Soleh, SH (PKB), Muhammad Husein (Gerindra), Mulan Jameela (Gerindra), Doni Maryadi Oekon (PDIP), Ferdiansyah (Golkar), Ade Ginandjar (Golkar), H. Mohammad Sohibul Iman (PKS), Muhammad Hoeruddin (PAN), dan Lola Nelria Oktavia (Nasdem).

Seorang praktisi pendidikan, Imam Kamaludin, mengungkapkan bahwa ia belum merasakan manfaat dari keberadaan wakil rakyat tersebut. Menurutnya, upaya yang dilakukan anggota DPR RI di Garut terlihat sangat terbatas. “Sampai sekarang saya belum merasa adanya dampak signifikan dari DPR RI yang memprioritkan dapil Garut, terutama dalam hal pemekaran daerah dan isu-isu penting lainnya,” katanya pada Selasa, 2 September 2025.

Imam juga mengatakan bahwa selama ini kegiatan reses anggota DPR RI tidak pernah melibatkan langsung warga Garut. Ia menambahkan bahwa tidak ada anggota DPR RI yang berasal dari Garut asli yang duduk di Senayan. “Saya tidak pernah mengetahui ada anggota DPR RI yang benar-benar mewakili orang Garut. Hampir semua berasal dari Tasikmalaya, sehingga peran mereka di Garut kurang terasa,” jelasnya. Ia berharap di masa depan akan ada wakil yang berasal dari Garut yang dapat mewakili aspirasi warga dengan baik.

Andri Nugraha, seorang penggiat media sosial, juga mengakui bahwa peran anggota DPR RI di Garut kurang terasa. “Dari pengalaman pribadi, saya merasa tidak ada perbedaan yang nyata karena keberadaan dan kinerja mereka di dapil Garut,” ujarnya.

Menurut data terbaru dari survei independen, sekitar 65% warga Garut merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan daerah melalui peran anggota DPR RI. Ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam komunikasi dan representasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Studi kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, di mana warga merasa terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah konkreta dari pihak DPR RI, seperti meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana, melibatkan warga dalam diskusi kebijakan, dan memastikan adanya wakil yang benar-benar berasal dari daerah tersebut. Hanya dengan demikian, harapan warga akan terwujud, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan infrastruktur.

Ketika kita mengamati peran wakil rakyat yang efektif, penting bagi mereka untuk menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan keputusan yang diambil. Jaga komunikasi yang terbuka, kerjasama yang erat, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Hanya dengan demikian, kinerja mereka akan terasa nyata, dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi realitas yang dirasakan langsung.

Baca juga Berita lainnya di News Page