Pemerintah Jamin Penyelesaian Kasus Korban Kerusakan Akibat Demonstrasi Masyarakat

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa pemerintah akan mengembalikan hak korban peristiwa kerusuhan demonstrasi di berbagai wilayah. Pigai mengungkapkan bahwa pemulihan hak korban merupakan salah satu tanggung jawab utama negara.

“Pemulihan korban, secara prinsip, menjadi bagian dari kewajiban negara dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan hak korban,” ungkap Pigai saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Pigai menambahkan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab atas pengembalian hak korban dan keluarga, termasuk kasus Affan Kurniawan, sopir ojek online yang meninggal akibat aksident dengan kendaraan taktis Brimob. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi keluarga korban.

“Presiden telah mengunjungi keluarga korban, namun mereka yang menjadi korban akibat demonstrasi juga dijaga pemerintah. Pemerintah tidak akan diam dalam situasi ini,” tegasnya.

Sejak awal peristiwa pada tanggal 29, Kementerian HAM telah beraksi dengan mengunjungi keluarga korban melalui Wakil Menteri. Langkah ini merupakan bagian dari proses pemulihan hak korban. Selain itu, Presiden juga langsung mengunjungi keluarga korban di sore hari.

Menurut Pigai, proses pemulihan harus dilakukan bagi seluruh korban kerusuhan, termasuk mereka yang terlibat dalam unjuk rasa. Ia menekankan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional.

“Pemulihan hak korban juga ditujukan kepada mereka yang menjadi korban akibat demonstrasi, karena hak untuk mengungkapkan pendapat adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan negara. Pendapat, pikiran, dan perasaan warga harus diamankan agar ruang publik dapat berfungsi sebaik mungkin.”

Pemulihan hak korban dalam konteks demonstrasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak warga, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Keadaan ini tidak hanya tentang tanggung jawab hukum, tetapi juga tentang etika keadilan sosial bagi masyarakat.

Kasus Affan Kurniawan menjadi contoh nyata bahwa pemerintah mengakui kesalahan dan berusaha membenahi kerusakan yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan pentingnya adanya mekanisme jawaban yang transparan dan terukur dalam menangani korban kerusuhan.

Memberikan dukungan yang memadai bagi korban kerusuhan demonstrasi tidak hanya berarti memberikan kompensasi material, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki jalan untuk menyuarakan aspirasi tanpa takut akan represi. Pemerintah harus terus meningkatkan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks demonstrasi yang sering menjadi arena konflik.

Di era digital saat ini, masyarakat semakin memiliki akses untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah harus memanfaatkan ini sebagai peluang untuk mendengarkan aspirasi rakyat, bukan sebagai ancaman. Pembangunan nasional yang inklusif mengharuskan adanya dialog antara pemerintah dan warga, sehingga setiap suara bisa terwakili dan dipertimbangkan secara adil.

Ketika semua pihak berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan mendengarkan suara rakyat, maka negara dapat mencapai keadilan yang sehat dan berkelanjutan. Pemulihan hak korban bukan hanya tentang membenahi kesalahan masa lalu, tetapi juga tentang mendorong kebijakan yang lebih inklusif di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page