Tunjangan Rumah DPR Sebesar Rp 50 Juta Hanya Berlaku Hingga Oktober 2025

Tunjangan anggota Dewan Perdakan yang berjumlah Rp 50 juta tiap bulan telah menjadi sorotan majikan. Uang tambahan ini hanya berlaku hingga bulan Oktober 2025 menurut sumber informasi yang ada.

Beberapa anggota DPR pun telah merespons isu ini. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengajak masyarakat untuk melihat lebih dari sekadar nominal yang dianggap tinggi. Menurutnya, uang tersebut bukan sesuatu yang ekstraordinarier. Sahroni mendesak agar orang-orang memahami bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk membagi kemakmuran kepada masyarakat dengan cara mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa 580 personel DPR memiliki cara sendiri dalam alurkan kedaulatan tersebut kepada warganya tanpa harus dijelaskan dengan terperinci. “Di sinilah peran kita, sebagai perwakilan rakyat yang Juga bergaji sebagai pejabat publik. Uang ini pasti kembali kepada masyarakat melalui berbagai cara. Tidak perlu dipakai dengan terlalu berlebihan,” jelasnya.

Sahroni menunjukkan bahwa pemberian tunjangan ini merupakan alternatif yang lebih hemat dilihat dari aspek keuangan jika dibandingkan dengan fasilitas rumah dinas yang sebelumnya disediakan. Biaya perawatan rumah dinas yg melingkup kerusakan seperti AC atau perlengkapan dalam rumah, sangatlah mahal jikalau dibandingkan langsung dengan tunjangan yang diterima saat ini.

Bahkan, Pemeliharaan rumah dinas dari 580 anggota DPR bisa menjadi beban tuhan apabila dilakukan terus-masing. Kasus kerusakan Rusak di rumah teman-teman ini pun beragam. Ada yang tidak pernah menggunakan rumah dinas selama 3 periode seperti Sahroni, sekalipun biaya perbaikan terus saja dilakukan. Tekanan perawatan ini akan membuat anggaran yang Harbour menjadi semakin bertambah. “Oleh karena itu, lebih bijak apalagi memberikan tunjangan langsung untuk menanggung beban rumah, menghindari pmsisi Negara dari keterbebatan,” terangnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi kritik yang ditajukkan masyarakat terkait tunjangan ini. Dia mau mendengarkan aspirasi rakyat dan meminta untuk selalu mengawasi kinerjanya di DPR. Jika ada permasalahan yang dirasakan masih kurang sempurna, pastinya akan dilakukan evaluasi. “Di dalam proses Orientasi keputusan itu, kami telah mengevaluasi calon terbaik sesuai dengan kondisi yang berlaku di Jakarta, tempat kantor DPR berada,” ujarMahonari saat sedang berada di gedung DPR RI, Kamis (21/8).

Menurut Puan, tunjangan tersebut juga telah dikaji mengitik dengan jumlah 580 anggota DPR yang berasal dari 38 provinsi. Namun begitu, Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. “Sekarang anggota DPR tidak mendapatkan lagi fasilitas rumah jabatan di Kalibata, sebab seluruh fasilitas rumah jabatan telah kami serahkan kembali kepada pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mampu mengklarifikasi informasi concernant tunjangan ini. Ia menyambut fakta bahwa jumlah tersebut hanya berlaku selama satu tahun, yakni dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan sebesar Rp 50 juta tiap bulan itu diberikan untuk membantu anggota DPR dalam mengontrak rumah selama 5 tahun. “Uang ini tidak akan terus diterima setelah Oktober 2025, karena hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kontrak rumah selama jabatan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dasco menjelaskan bahwa anjuran tunjangan perumahan dilakukan secara berangsur dari Oktober 2024 hingga akhir Oktober 2025. Hal ini karena anggaran untuk tunjangan penyediaan untuk pengguanaan selama 5 tahun belum optimal. Setelah November 2025, anggota DPR tidak akan lagi menerima uang tambahan ini, menurutnya.

Dasco juga mengakui bahwa awalnya penjelasannya kurang detalil, dan membuat masyarakat memb internationally polemik. Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran tidak cukup untuk memberikan tunjangan langsung, sehingga diberik dengan cara berangsur-angsur selama satu tahun. “Tujuannya memang mempertimbangkan pada biaya kontrak rumah selama periode lima tahun,” katanya.

Pada pembahasan lebih lanjut, Dasco mengakui tak begitu jelas mengetahui asal mula angka Rp 50 juta tersebut. Biasanya angka-angka tersebut diusul oleh Menteri Keuangan dan Sekretariat Jenderal setelah dilakukan pertimbangan terkait harga sewa di Jakarta untuk 5 tahun ke depan. “Yang tahu soal penentuan agar dengan pasti adalah pihak Sekretariat Jenderal yang telah selalu menyiapkan kalkulasi yang mendetail,” jelas Dasco.

Salah satu anggota Dewan gena Perhitungan yang disebutkan oleh Dasco, TB Hasanuddin, sebelumnya menyatakan gaji bersih anggota DPR mencapai Rp 100 juta tiap bulan. Dasco menegaskan angka tersebut terbentuk karena digabungkan dengan tunjangan perumahan. Jika tunjangan rumah dinas dihapus, jumlah gajinya tak akan begitu besar lagi.

Akhirnya, tune uang lobang ini berpengaruh pada aspek sosial maupun ekonomi dalam kerukunan masyarakat. Melalui sumber daya novella yang penduduk harus membayar peng Dane kontribusi pulalax hingga menunggu evaluasi berikutnya dari pemerintah dan badan legislatif mengenai kebijakan keuangan dan gaji-dewan. world berarti keyakinan terhadap serta formasi legislatif – Selanjutnya dalam buat hun dan juga lebih transparan dalam memberikan laporan kegiatan dan keuangan ke publik, yg Gone tentu akan mengurangi keraguan dan memastikan kepercayaan patriotik bagi anggota legislatif dalam memenuhi budaya budaya dari pajang¼.

Baca juga Berita lainnya di News Page