RSUD Dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Kejar Kompetensi Saat Retribusi Turun

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerataan kas rumahsakit di Tasikmalaya mengalami penurunan signifikan selama tiga tahun terakhir, menjadi isu prioritas bagi pemimpin kota. Hal ini dipicu oleh kenaikan keterhunian ruang rawat dan keterlambatan pengajuan klaim BPJS. Sebagai respons, RSUD Dr. Soekardjo sedang merancang pembenahan manajemen serta persiapan untuk sistem rumah sakit berbasis kompetensi yang dibenarkan pemerintah pusat.

Dr. RR. Titie Purwaningsari, Wakil Direktur Pelayanan, menjelaskan bahwa penurunan retribusi tidak hanya terkait occupancy rate, tetapi juga kepentingan pending claim. Misalnya klaim Rp100 juta yang hanya dibayarkan Rp50 juta karena proses verifikasi berkas masih terhambat. Masalah ini mengganggu siklus pembiayaan operasional, mulai dari pengadaan obat hingga persediaan BMHP.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memberikan dukungan melalui kebijakan perampingan struktur organisasi. Tujuannya adalah mempercepat proses pelayanan dan keputusan. Selain itu, RSUD Soekardjo mengeksplorasi peluang dari PMK No. 6 Tahun 2026 yang mengganti sistem klasifikasi rumah sakit berdasarkan tipe menjadi sistem yang diukur berdasarkan kualitas layanan.

Regulasi ini memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi pelayanan. Meskipun sebelumnya rumah sakit tidak diklasifikasikan sebagai tipe besar, jika memenuhi persyaratan SDM, peralatan, dan sarana, layanannya bisa berstatus utama.

Data recent menunjukkan bahwa keterlambatan klaim BPJS bisa menghambat stabilitas keuangan rumah sakit. Studi dari 2026 mengungkapkan bahwa 65% rumah sakit di Indonesia mengalami ketergantungan pada klaim BPJS yang belum selesai diproses. Ini membahas risiko kesiangan operasional jika tidak diatasi.

Studi kasus rumah sakit di Jawa Tengah menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis kompetensi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hingga 40%. Infografis menunjukkan bahwa rumah sakit dengan sistem verifikasi klaim cepat lebih mudah mengelola cash flow dibanding yang lalai.

Pemerintah dan operators rumah sakit perlu fokus pada pemerataan manajemen serta mekanisme verifikasi klaim yang transparan. Dengan penguatan kompetensi dan transparansi, rumah sakit bisa mengatasi penurunan pendapatan serta menampung perubahan kebijakan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan