Retribusi Pasar Cikurubuk Naik, Aroma Nepotisme, dan Kios Ganda Disorot

Tasikmalaya, Thecuy.com – Peristiwa protestasi terhadap peningkatan biaya pasaran Cikurubuk tidak hanya bersifat keuangan. Di balik itu, masalah lama yang terkesan terpinggirkan menjadi fokus utama dalam pengelolaan pasar tradisional terbesar di kota ini.

Penanggulangan Permasalahan, Beng Haryono, ketua BDC Tasikmalaya, mengakui gejolak itu terkait akumulasi rasa tidak adil di kalangan pedagang. Èrta kuatnya protestasi melukis kecepatan pengelolaan pasar, terutama pada isu penempatan kios.

Secara spesifik, ketimpangan dalam kepemilikan dan posisinya kios menjadi penyebab konflik. Meskipun biaya retribusi diatur secara seragam, kondisi fisik setiap kios bervariasi. “Posisinya strategis atau tidak, itu yang memicu ketidakadilan,” ujar Beng.

Podanya juga menyoroti kemungkinan praktik nepotisme di masa lalu dalam pengelolaan kios. Hal ini membuat pedagang merasa tidak diterima secara adil meski kenaikan tarif berlaku. “Kebijakan baru memicu sensitivitas karena dugaan tidak adil,” katanya.

DPRD Kota Tasikmalaya, melalui Kepala Komisi II Rahmat Sutarman, mengetahui klaim pedagang sejak awal ini. Namun, pemerintah lokal menyesuaikan dengan persyaratan lain: pengembangan fasilitas pasar wajib dilaksanakan. “Patokan kenaikan tarif ada, tapi harus dipenuhi dengan peningkatan layanan,” ujarnya.

Siksa terhadap ketegasan pengelolaan pasar juga menjadi tantangan. Pengelolaan yang kurang terorganisasi memicu konflik yang melebar tanpa solusi konkret. “Tesagaan dalam mengatasi isu membuat masalah lebih rumit,” sebut Beng.

Penyelesaian harus dimulai dari komunitas Hipatas Pedagang Pasar, yang dipercaya mampu menyerap aspiration pedagang sebelum dikonfirmasi ke lembaga resmi. “Harmoni di antara pelaku pasar harus ditingkatkan sebelum escalasi ke lembaga luar,” menegaskannya.

Isu ini mengungkapkan kekurangan transparansi dalam pengelolaan pasar tradisional. Tanpa pengelolaan yang cepat dan adil, konflik akan terus bergerak. “Kerjasama lebih dalam antara pihak pengelola dan pedagang menjadi kunci mencegah peristiwankesalahan,” menyoroti Beng.

Satu solusi yang bermanfaat adalah mempersiapkan sistem pendaftaran kios yang lebih bertransparansi. Dengan aturan jelas tentang lokasi dan kepemilikan, ketimpangan akan diminimalkan. “Teknologi bisa menjadi alat untuk memastikan keadilan,” mengajukan saran.

Kesadaran publik juga perlu diupaya. Pendidikan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak dalam pasar dapat mencegah konflik. “Semua pihak harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga harmoni pasar,” menyajakan.

Penerapan kebijakan yang fleksibel namun tetap berstandar juga penting. Setiap perubahan tarif harus disertai penjelasan lengkap dan konsultasi dengan komunitas. “Kebijakan tanpa dialog akan berpotensi memicu reaksi negatif,” menyarankan.

Peran teknologi dalam pengelolaan pasar tidak boleh diabaikan. Aplikasi atau platform digital yang mencantumkan informasi kios secara real-time dapat membantu mempersiapkan pengelolaan yang lebih efisien. “Inovasi tidak harus kompleks, tapi harus benar-benar membantu,” menegaskan.

Dengan pendekatan yang lebih holistik, konflik di pasar Cikurubuk dapat diselesaikan secara efisien. Kuncinya adalah keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak. “Keharmonian pasar tradisional bisa kembali jika semua pihak berkomitmen,” menyimpulkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page