Akses SMA 11 di Tasikmalaya Mandek, Pemkot Lempar ke Provinsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Thecuy.com — Jalan menuju SMA Negeri 11 terus menjadi topik diskusi yang banyak. Komunitas meminta aksi cepat, sementara pemerintah daerah fokus pada pendekatan yang realistis. Hasilnya, kondisi jalan tetap tidak ideal, memaksa siswa dan guru berjalan dengan langkah lambat.

Seperti yang dikatakan seorang wawancara, “Akses pendidikan bukan urusan masa depan, tapi kebutuhan segera thá»±c hiện.” Namun, ia juga memperingatkan agar diskusi tidak mengubah menjadi konflik berkelanjutan, meskipun situasi di lapangan sudah lama menjadi masalah.

Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menegaskan kebutuhan akses jalan SMA 11 tidak bisa ditawarkan oleh Pemkot. Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah, termasuk fasilitas pendukung, adalah tanggungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkot hanya dapat mendorong atau membantu mengajak pihak terkait, bukan mengeksekusi langsung.

Komunikasi dengan Bappelitbangda memberikan kesimpulan yang sama: akses jalan SMA 11 adalah kewenangan provinsi. Jika terjadi macet, tanggung jawabnya di sisi pemerintah provinsi, bukan di Bale Kota.

Upaya untuk memperbaiki jalan memang dilakukan, termasuk saat Diky mengunjungi pihak provinsi untuk memaparkan kondisi sebenarnya. Namun, fokus pemerintah provinsi saat ini lebih pada infrastruktur besar, padahal jalan menuju sekolah masih tidak teratasi.

“SMA adalah tanggung jawab provinsi. Kalau fokusnya infrastruktur, ini harus masuk dalam prioritas,” ujarnya. Namun, opsi beli lahan oleh Pemkot dianggap tidak realistis. Budget terbatas dan kebutuhan lain yang lebih mendesak mengempat, sehingga pengadaan lahan menjadi tantangan.

“Jika melihat dari sisi anggaran berat, untuk masa depan ini akan sulit jika harus membeli lahan,” menyampaikan Diky. Situasi ini sama seperti masalah pengadaan lahan untuk program lain, seperti Sekolah Rakyat, yang juga terjebak antara kebutuhan dan kemampuan.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Bungursari melakukan aksi di depan Bale Kota pada Jumat (24/4/2026).

Kondisi jalan menuju SMA Negeri 11 mengungkapkan tantangan yang kompleks. Apalagi ketika prioritas pemerintah provinsi lebih pada infrastruktur besar, sementara jalan sekolah tetap terpinggirkan. Solusi memerlukan kerja sama yang efektif antara pemerintah lokal dan provinsi, serta alokasi anggaran yang lebih realistis.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak boleh dilem apakan karena keterbatasan infrastruktur. Semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan akses sekolah menjadi lebih nyaman, agar proses belajar mengajar bisa berjalan lancar.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan