DPRD Tasikmalaya Dilaksanakan Pemkab Buka Soal Isu Cashback

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PENJEJALAN ISU CASHBACK DAN TANPA KERASAN
Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya, Asep Muslim, mengajukan permintaan transparansi dari Pemerintah kabupaten terkait isu dugaan cashback dalam program pinjaman daerah. Ia menekankan bahwa informasi tidak jelas memicu spekulasi dan keresahan di masyarakat. “Pemerintah harus memberikan klarifikasi tegas,” kata Asep, menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Reformasi Hukum DPC PDI-Perjuangan, H Demi Hamzah, juga mengingatkan pemerintah untuk mematuhi aturan yang berlaku. Demikian demikian, cashback yang sesuai regulasi akan dikembalikan ke pemerintah untuk pembangunan, sedangkan yang melanggar aturan dianggap korupsi. Demikian penjelasan Demi, yang mengutamakan penegakan hukum terhadap penggunaan dana anggaran negara.

Isu cashback ini muncul pas Pemkab Tasikmalaya memproses pembiayaan 32 jalan rusak melalui pinjaman ke PT SMI. Namun, pelaksanaannya masih berantakan karena tidak ada respons resmi dari pejabat. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, juga menolak untuk membahas isu tersebut.

TREND TERBARU SELANJUTNYA
Data terbaru menunjukkan bahwa dugaan cashback dalam program pembiayaan lokal semakin meningkat di berbagai kabupaten. Penelitian dari 2025 mengungkapkan bahwa 70% masyarakat mengasumsi adanya praktik ini tanpa bewijs resmi. Hal ini sering tergantikan oleh informasi non resmi yang menyebar lewat media sosial.

PENDEKATAN INOVATIF
Saat ini, beberapa daerah seperti Bandung telah menyelesaikan isu cashback dengan menerapkan sistem digital untuk memantau dana. Visualisasi data melalui infografis menjadi alat efektif untuk menjelaskan proses dan memerhatikan potensi pelanggaran.

PENUTUP MOTIVASI
Transparansi bukan hanya slogan, tetapi keharusan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. pemerintah lokal diundang untuk menjadi pemberi jawaban jelas, bukan hanya menghormati dugaan. Dengan komunikasi terbuka, masyarakat bisa menjadi pendukung pembangunan yang benar, tanpa ditabrak oleh informasi yang tidak adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan