Pesan Apel Pagi: Informasi Soal TPP Reguler ASN di Tasikmalaya Masih dalam Proses, Bikin Gaduh

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengucapkan keterangan di halaman Bale Kota Selasa (13/4/2026), baru setelah apel pagi. Percakapan tersebut merangkul ketimpangan ASN terkait distribusi TPP.

Sejumlah pegawai aparatur sipil negara yanghadir terpesan oleh petunjuk mayor. Viman menjelaskan beberapa instansi sudah mendapatkan TPP bulanan Maret. Isu ini memicu ketimpangan di kalangan ASN yang mempertanyakan apakah ada instansi yang diprioritaskan.

ASN mengutipkan kekhawatiran mereka. Beberapa organisasi mempertanyakan apakah ada OPD yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Penilaian mereka masih mencemini kejelasan dari pihak terkait.

Wali Kota menekankan bahwa distribusi TPP merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan. “Kami telah melalui triwulan pertama dengan keterampilan finansial yang baik,” kata Viman. “Pengalaman ini menunjukkan kita bisa mengelola cash flow secara efektif.”

Dengan itu, Viman meminta ASN untuk berfokus pada peningkatan program di triwulan kedua. Tujuannya adalah memastikan anggaran dapat diwujudkan secara cepat dan efektif.

Namun, pesan “beberapa sudah cair” justru menjadi bahan perdebatan. Awalnya terkait kelistrikan dana, kini bergeser menjadi perdebatan tentang prioritas.

Kepala BPKAD Tasikmalaya, Tedi Setiadi, menjelaskan tidak ada alasan khusus. “Pencairan TPP sudah menjadi rutin setiap bulan,” kata Tedi. “Tidak ada penyalahgunaan atau keuntungan tidak sehat.”

Penundaan dalam pengalaman TPP ditolong oleh proses administrasi. Usulan yang diverifikasi akan diproses lebih lama karena kebutuhan verifikasi.

BPKAD Tasikmalaya menegaskan total TPP yang belum terdistribusi mencapai Rp13 miliar. Angka ini dianggap wajar karena jumlah ASN yang besar, termasuk tiang pendidikan dan kesehatan.

Teni Nurhayati, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mengulang penjelasan bahwa TPP tidak disetara. “Setiap bulan juga ada distribusi, tergantung usulan yang masuk,” jelasnya.

Isu ini menunjukkan pentingnya komunikasi transparan. Keterbatasan informasi bisa memicu rumahan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial. Kita harus memahami mekanisme distribusi dana untuk mencegah ketimpangan.

Kita dihadapkan pada tantangan untuk memastikan dana publik dapat digunakan sesuai tujuannya. Kita sebagai masyarakat harus tetap berani meminta penjelasan.

Pembiayaan publik harus berjalan dengan akuntabilitas. Kita minta pemerintah daerah berkomitmen memberikan informasi lengkap.

Kita harus menjadi wachang pengawas keuangan daerah. Transparansi bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk kita.

Kita diharapkan berpartisipasi dalam meminta laporan lengkap. Dana yang kami dapatkan harus menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kita harus memahami bahwa uang yang kami berikan harus digunakan secara maksimal. Keuangan rakyat bukan pilihan, tapi keharusan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan