Pejabat Pemkab Tasikmalaya Memburu Soal Isu Cashback Pinjaman Rp230 Miliar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Isu uang cashback terkait pinjaman daerah di Tasikmalaya sebesar Rp 230 miliar masih menjadi kondisi yang tidak jelas hingga kini. Tidak ada pihak berwenang yang bersedia memberikan penjelasan lengkap. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, serta pejabat ASN tidak ingin mengakui atau membahas tuntas. Bahkan Wakil Bupati, Asep Sopari Al Ayubi, juga menolak berkomentar, menyiratkan 『Jangan menghadapi saya, bupati saja』.

Proses pembiayaan dengan pendanaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun 32 halaman jalan di Tasikmalaya tetap berlangsung. Namun, ketimpangan pemanfaatan dana tersebut semakin memicu ketakutan masyarakat. Berkas perintah penyalinan periksa bahwa prosedur akad pinjaman harus telah diselesaikan pada bulan April 2026. Namun, sempat muncul ketidakpastian seputar uang cashback atau biaya ekstra yang tidak terang. Meskipun pemerintah tak menegaskan, spekulasi di masyarakat semakin memadukan.

Paripurna, Bupati Tasikmalaya menolak berdiskusi soal isu ini, menyebut pemberitaan itu seperti kampanye negatif. Pejabat Setda dan DPRD Provinsi Tasikmalaya juga tidak berani mengungkap pendapat. Keterbatasan komentar dari pihak berwenang memperparah kekhawatiran masyarakat.

Eksperta anggaran Nandang Suherman menegaskan bahwa praktik cashback dalam proyek pemerintah melanggar aturan. Karena mengandung potensi criminologi melalui pengapuran dana rakyat. Ia menekankan, apapun bentuknya, tindakan ini tidak dapat diterima. Meskipun demikian, ia menilai wajar jika bupati merasa terganggu. Namun, tanpa bukti konkret untuk membuktikan ketidakbenaran dugaan, reaksi ini tidak cukup.

Krisis ini menghadirkan tuntutan ketatnya pengawasan terhadap dana publik. Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus berani menjawab dokumen dan proses terang, meski menghadapi tekanan dari publik. Kejadian ini mengingatkan bahwa dana rakyat tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan pribadi.

Kesalahan dalam mengelola pinjaman daerah ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah lain. Kebutuhan penegakan hukum yang konsisten serta dialog terbuka dengan rakyat menjadi solusi untuk menghindari tabrakan. Semakin cepat isu ini diatasi, semakin besar kemungkinan untuk melindungi keindahan dana negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan