25 Rutilahudi Tasikmalaya Dihancurkan, Anggaran Tidak Boleh Dipakai Lagi sebagai Alasan

Kota Tasikmalaya kembali memverifikasi kondisi pembangunannya melalui pengamatan langsung. Meskipun proyek terus berjalan dan narasi kemajuan terus digugat, kesenjangan tetap turun: hanya sekitar 25 rumah yang belum layak dihuni (rutilahu) masih menjadi bukti nyata bahwa realitasnya jauh dari estimasi — masih beberapa warga yang tetap tinggal dalam kondisi sangat memburuk.

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI-Perjuangan, Kepler Sianturi, melakukan pengunjukan langsung terhadap kondisi tersebut dalam satu minggu terakhir. Ia menyisir sejumlah titik dan mendapati fakta yang jauh dari kata layak—atap bocor, dinding lapuk, hingga struktur bangunan yang mengancam keselamatan penghuninya.

“Setidaknya ada 25 rumah yang kita bidik untuk bisa mendapatkan bantuan rutilahu tahun depan. Semoga dana daerah bisa memajukan proses ini,” ujarnya kepada media, Kamis (8/4/2026). Sorotan paling tajam mengarah ke wilayah Lengkong dan Cilembang, tempat kondisi hunian warga dinilai paling memprihatinkan. Beberapa rumah bahkan masih berlantai tanah, dinding bergerak, dan minim sirkulasi udara—standar yang semestinya tak lagi menjadi kemewahan.

Temuan ini seolah menjadi alarm keras bahwa persoalan rutilahu di Tasikmalaya belum juga tuntas. Di balik jargon pembangunan, masih ada celah lebar yang menyisakan ketimpangan—sebuah ironi yang berulang tiap tahun anggaran. Program rutilahu memang bukan barang baru. Ia rutin masuk daftar intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, lagi-lagi, keterbatasan anggaran kerap dijadikan tameng klasik. Akibatnya, tak semua rumah yang diajukan bisa segera disentuh bantuan.

Kepler menegaskan, akar persoalan bukan semata pada dana, tetapi juga pada akurasi data dan keberanian menetapkan skala prioritas. Pendataan berbasis kondisi riil di lapangan menjadi kunci agar bantuan tak meleset dari sasaran. “Makanya kita turun langsung. Supaya yang diusulkan memang benar-benar mendesak,” katanya. Ia juga mendorong sinergi lebih konkret antara legislatif dan eksekutif. Program rutilahu, menurutnya, tak boleh berhenti sebagai rutinitas administratif tahunan, melainkan harus menjadi agenda prioritas yang menyentuh kebutuhan paling dasar warga: tempat tinggal yang aman dan manusiawi.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa 15% warga di Tasikmalaya menilai kondisi inhabitansi mereka tidak aman, terutama di daerah terpencari seperti Lengkong. Studi ini menggeser kebutuhan mendasar yang sering tertinggal karena aplikasi anggaran yang tidak presisi.

Contoh kasus di Lengkong menunjukkan bahwa rutilahu bukan hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga kesehatan mental warga. Keluarga beberapa keluarga rapporteur bahwa stres dari kondisi rumah memicu gangguan tidur dan keterbatasan regulasi emosi anak-anak.

Infografis dari kementerian pendapatan umum 2026 mengilustrasikan bahwa 70% anggaran rutilahu di Tasikmalaya diproses dalam satu tahun, padahal program ini harus menyelesaikan 30% warga terprioritas.

Kondisi rutilahu di Tasikmalaya meminta penanganan yang lebih dinamis. Mengintegrasikan teknologi digital untuk pendataan real-time, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pengidentifikasi area kritis, bisa menjadi solusi inovatif. Warga juga perlu diempati proses pengujian kondisi rumah untuk memastikan data akurat.

Mengatasi rutilahu bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Warga harus terus mempertahankan hak atas tempat tinggal yang aman, sambil pemerintah lebih konsisten dalam prioritas alokasi anggaran.

Baca juga Berita lainnya di News Page