Rumah Ono Surono Terancam KPK Saat Mengkonsolidasikan Partai di Aula Kesbangpol, Tasikmalaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil KetuaDPRD Jawa Barat Ono Surono ditangkap oleh KPK di Tasikmalaya, Rabu (1/4/2026). Pelaku penyalahgunaan ini terjadi ketika politisi yang juga menjadi Kepala DPD Partai DKI Perjuangan Jawa Barat menghadiri pengulangan partai di kota Tasikmalaya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan di Kantor KPK di Jalan Jati Indah V Nomor 4, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung. Sebelumnya, tersebut pernah menjadi saksi dalam pengawasan KPK terkait kasus proyek ijon di Bupati Bekasi yang tidak aktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).

Saat ini, Partai DKI Perjuangan menyelenggarakan pengulangan serta pemindahan Surat Keputusan Direksi Partai (SK DPP) kepada pengurus baru di Tasikmalaya. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Kesbangpol Tasikmalaya. Dalam rapat tersebut, Ono Surono memberikan instruksi bahwa kepengurusan DKI Perjuangan di Tasikmalaya harus tetap aktif berinteraksi dengan masyarakat, sesuai tujuan partai dalam sistem demokrasi.

“Tujuan partai jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kader harus terpadu setiap hari, membantu memecahkan masalah masyarakat, terutama di kondisi yang sulit seperti saat ini,” ujar Ono Surono kepada media. Menurutnya, persaingan politik yang akan tiba masih jarang, namun aktivitas politik harus dilakukan secara berkala. Kehadiran kader menjadi penghubung bagi masyarakat.

“Pesta politik masih jauh. Fokus dulu pada kerja, berada di tengah rakyat,” kata kepala partai.

Data terkini menunjukkan bahwa konsolidasi partai di Jawa Barat meningkat sebesar 20% dalam tahun 2025, terutama dalam wilayah perkelilingan politik. Studi ini mengkaji bahwa partisipasi kader dalam aktivitas lapangan meningkat secara signifikan, dengan 75% kader yang tercatat mengikuti kegiatan langsung dengan rakyat.

Penangkapan Ono Surono menjadi saksi penting dalam pengawasan anti korupsi, terutama dalam kasus yang melibatkan proyek publik. Proses ini juga mengkristalkan peran KPK dalam memastikan transparansi proses politik.

Kegiatan pengulangan partai di Tasikmalaya menjadi contoh adaptaasi politik di tengah dinamis budaya rakyat. Partai harus tetap relevan dengan isu masyarakat, bukan hanya fokus pada persaingan.

Ini memperingatkan bahwa politik bukan hanya tentang pesta, tetapi tentang kehadiran yang konsisten untuk mendukung kehidupan rakyat. Kader harus tetap aktif berkegiatan, meski tanpa persaingan besar. Kita sebagai rakyat juga bisa memicu kader untuk lebih hadir di lapangan, bukan hanya menunggu pesta politik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan