Kegiatan Rotasi Eselon II di Tasikmalaya, Kursi Kosong Harus Disi

Tasikmalaya, Radar Tasikmalaya – Beberapa posisi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih tidak terisi secara certa. Jabatan strategis seperti Kepala BPBD, Dinas Sosial, hingga DPPKBP3A masih kosong hingga kini.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, menyatakan bahwa proses rotasi dan mutasi jabatan plan diproses setelah tahap Syawal. Keharusan utamanya adalah agar tahapan tersebut berjalan lancar tanpa kesulitan besar.

“ Informasinya akan disiapkan setelah Syawal. Kita harap tidak mengganggu kinerja pemerintahan, serta menunggu kebijakan Pak Wali dalam pengisian jabatan tersebut,” ujarnya pada Jumat (27/3/2026).

Menurut Hilman, pemberitahuan untuk memenuhi posisi kosong ini sudah lama diberikan. Namun, masih perlu menjalani mekanisme administratif seperti perizinan dari pemerintah pusat.

“Kami mendorong agar pengisian ini segera dioptimalkan. Tapi tentu saja ada prosedur regulasi yang harus diselesaikan. Semoga setelah April bisa segera terwujud,” katanya.

Dengan keberadaan pejabat yang jelas di setiap perangkat daerah, kinerja pelayanan publik diharapkan tetap maksimal. Struktur yang lengkap diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi.

“Karena pemerintah bersifat berbasis pelayanan masyarakat, pengisian jabatan ini penting untuk mendukung kinerja,” kata Hilman.

Terkait kemungkinan penggabungan dinas, Hilman meninggalkan keputusan kepada kepala daerah. Hal tersebut sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan anggaran daerah.

“Semua tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas anggaran. Kami percaya Pak Wali memiliki penilaian yang tepat,” ucapnya.

Publik berharap proses pengisian jabatan dapat segera selesai agar kekosongan tidak berlangsung lama. Hal ini bertujuan agar layanan masyarakat bisa tetap berjalan optimal.

Data terbaru menunjukkan bahwa 18% dari posisi jabatan eselon II di kota Tasikmalaya masih kosong. Hal ini memicu kekhawatiran sehubungankinerja pelayanan publik. Analisis menunjukkan bahwa pengisian cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

Pemerintah daerah perlu mempercepat proses pengisian dengan memanfaatkan mekanisme rotasi yang lebih efisien. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat persetujuan administratif.

Dengan pengisian jabatan yang cepat, masyarakat dapat merasakan kenyamanan sebesarnya layanan yang diterima. Ini juga menjadi upaya untuk menjaga stabilitas politik di Tasikmalaya.

Proses pengisian jabatan eselon II di Tasikmalaya menjadi uji coba bagi kepala daerah. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya mengacu pada kecepatan tetapi juga keaksesibilitas layanan bagi warga.

Semua pihak diharapkan fokus pada implementasi yang konkret. Secara praktis, pengisian harus dilakukan dengan prioritas berdasarkan kebutuhan layanan masyarakat.

Penerapan kebijakan yang adil dan transparan dalam pengisian jabatan akan menjadi kunci. Ini tidak hanya menjaga kinerja pemerintah tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat.

Pemerintah harus berani mengambil langkah yang berani. Tanpa pengisian cepat, risiko kesenjangan layanan publik akan semakin besar.

Keharapan masyarakat adalah proses pengisian jabatan ini bisa segera selesai. Hal ini menjadi dasar untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di Tasikmalaya.

Baca juga Berita lainnya di News Page