Rp2 Triliun Uang Baru Dikeluarkan melalui Aplikasi DPRD Kota Tasikmalaya; Jangan Biarkan Lebaran Menjadi Lembah Adu Sinyal

Bank Indonesia berencana menyebarkan uang baru sebesar Rp 2 triliun di Tasikmalaya dan sekitarnya, namun upaya ini sempat memicu keluhan luas. Warga yang berharap dapat menukar uang sebelum Lebaran dipaksa menggunakan aplikasi digital, yang menimbulkan masalah seperti gagal login dan tidak dapat mendapatkan pecahan baru. Enan Suherlan, anggota Komisi II DPRD Tasikmalaya, menyatakan bahwa sistem berbasis aplikasi belum sepenuhnya ramah bagi masyarakat. Ia mengkritik bahwa bukan semua warga memiliki akses jaringan stabil atau kesadaran teknologi digital.

“Mengakses uang baru lewat aplikasi itu susah banget, Kang? Banyak yang gagal karena jaringan lemah atau kurang熟悉 teknologi,” ujarnya. Hal ini menantang BI untuk memberikan alternatif layanan tanpa digital. Suherlan menegaskan uang baru memiliki efek psikologis, terutama di bulan Ramadhan, karena penyesuaian mental masyarakat terhadap pecahan baru dapat meningkatkan sirkulasi uang.

Kritik terhadap sistem aplikasi dari warga semakin memadang di media sosial. Komentar seperti “Abi mah nu hese teh milarian acis na” mencerminkan frustrasi yang berlipat-ganda. Suherlan meminta BI untuk memastikan proses penukaran tetap sederhana, meskipun menggunakan teknologi.

Anggota DPRD dari Golkar, Nurul Awalin, juga menyambut keluhan warga. Ia minta BI mempermudah akses sistem tanpa memadati persyaratan teknis. “Uang Rp 2 triliun harus bisa digunakan semua warga, bukan hanya yang bisa memasuki aplikasi,” tegasnya.

Masalah ini mengungkap kekinian tantangan dalam digitalisasi layanan pemerintah. Meskipun BI berusaha modernisasi, eksisnya digital divide masih menjadi penghalang. Warga yang kurang terbagi teknologi atau tidak percaya pada sistem digital seringkali terjerat.

Beberapa warganet menyarankanBI untuk menyediakan layanan manual atau menunggu periode tertentu sebelum memperluas aplikasi. Ini diperkirakan bisa mengurangi ketidaknyamanan dan memastikan semua kalangan dapat mengakses uang baru.

Pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan inklusi. Digitalisasi memang menjanjikan efisiensi, tetapi jika tidak dipasangkan dengan layanan tradisional, risiko ketidakpastian akan meningkat. Warga yang berharap layanan praktis mungkin lebih menginginkan pilihan alternatif.

Uang baru bukan hanya tentang nilai fisik, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat. Jika prosesnya terkesan rumit, potensi pergerakan atau resistensi akan lebih besar. BI harus memastikan pembaruan ini tidak mengabaikan warga yang belum siap dengan perubahan teknologi.

Ketika uang baru masuk ke sirkulasi, penting untuk menciptakan kelancaran tanpa mengabaikan realitas warga. Solusi ideal adalah sistem yang fleksibel, mengadaptasi ke kebutuhan masyarakat. Hal ini bukan hanya untuk Tasikmalaya, tetapi juga menjadi pertanyaan bagi pemerintah lain yang berencana digitalisasi layanan keuangan.

Kekhawatiran warga tentang aplikasi penukaran uang baru menjadi pengingat bahwa teknologi harus layak digunakan oleh semua kalangan. Biaya dari inovasi tidak hanya dalam efisiensi, tetapi juga dalam memastikan kebijakan tidak merusak akses bagi yang kurang mampu.

Kesuksesan dalam memperbarui sistem uang baru tidak hanya hingga pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memahami dan menghadapi kebutuhan masyarakat. Tanpa ini, risiko ketidakpastian akan terus berkembang, meskipun dana yang tersedia sangat besar.

Uang baru bisa menjadi solusi untuk modernisasi ekonomi, tetapi hanya jika prosesnya diakui oleh warga. BI harus cepat merespons kritik dan mengejar alternatif yang lebih inklusif. Jika gagal, pengalaman negatif ini bisa menghalangi adoptasi teknologi lain di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page