Adang Daradjatun Dukung PKS Tetapkan Polri di Bawah Kewenangan Presiden

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, perbaikan yang lebih mendesak dilakukan bukan pada struktur kelembagaan, melainkan pada perubahan kultur atau budaya kerja di internal institusi Polri itu sendiri.

“Kebetulan pada tahun 97-98 saya menjadi bagian dari tim reformasi Polri, yang mencakup masalah instrumen, struktur, dan kultur. Buku ini memberikan jawaban mengenai aspek kultur yang akan diperbaiki oleh Polri,” ujar Adang saat menghadiri Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).

Adang menilai bahwa posisi Polri saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden serta mekanisme pemilihan Kapolri oleh DPR RI sudah sesuai dengan kaidah yang benar. “Intinya kami sangat setuju posisi kedudukan Polri tetap di bawah presiden, dengan proses pemilihan Kapolri oleh DPR RI,” tegasnya.

Selain itu, Adang juga memberikan apresiasi tinggi terhadap paparan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sigit. Ia menilai laporan yang disajikan sangat komprehensif dan jelas, termasuk penjelasan mengenai sejarah perkembangan Polri. “Saya beri apresiasi sekali yang disampaikan Kapolri begitu lengkap laporannya dan jelas, khususnya pada halaman 44 dan 47 terkait kesiapan menghadapi KUHP dan KUHAP baru, serta halaman 83 dan 86 yang membahas sejarah Polri,” pungkasnya.

Perkembangan institusi kepolisian di Indonesia selalu menjadi perhatian serius, terutama terkait bagaimana kultur internal dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Fokus pada perbaikan budaya kerja menjadi kunci utama dalam membangun institusi yang lebih transparan dan profesional. Transformasi ini tidak hanya mengandalkan perubahan aturan struktural, melainkan juga bagaimana nilai-nilai integritas diterapkan dalam setiap level organisasi.

Dalam konteks reformasi birokrasi, penekanan pada aspek kultur seringkali menjadi tantangan terbesar karena menyangkut pola pikir dan perilaku yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Upaya mereduksi praktik-praktik yang kontraproduktif membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen di dalam tubuh Polri. Ketika kultur internal diperbaiki, secara otomatis pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat dan kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya.

Mekanisme checks and balances yang melibatkan Presiden dan DPR dalam pengangkatan Kapolri menunjukkan pentingnya pengawasan kolektif dalam menjaga netralitas dan kinerja kepolisian. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kepemimpinan Polri tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengawasan ini menjadi bentuk demokratisasi yang sehat dalam institusi penegak hukum.

Adapun pemaparan terkait KUHP dan KUHAP baru menunjukkan bahwa Polri tengah mempersiapkan diri secara matang menghadapi perubahan regulasi besar. Pemahaman mendalam terhadap hukum acara baru sangat vital untuk menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. Persiapan ini mencerminkan dinamika hukum yang terus berkembang dan perlunya institusi kepolisian untuk selalu update dengan perkembangan terkini.

Sejarah Polri yang diungkap dalam laporan tersebut memberikan perspektif penting tentang perjalanan institusi ini dari masa ke masa. Memahami jejak historis membantu memetakan tantangan masa lalu dan merancang strategi masa depan yang lebih baik. Refleksi sejarah seringkali menjadi cermin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperkuat fondasi institusi yang sudah ada.

Dengan adanya dukungan dari anggota legislatif seperti Adang Daradjatun, Polri mendapatkan legitimasi politik yang kuat untuk melanjutkan program-program reformasinya. Sinergi antara legislatif dan kepolisian merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Kemitraan yang harmonis ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya institusi kepolisian yang modern, profesional, dan dicintai masyarakat.

Membangun institusi yang berintegritas memang bukan pekerjaan instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi. Perubahan kultur memerlukan waktu, namun setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik. Teruslah bergerak maju dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran dan pelayanan, karena disinilah letak kekuatan sejati sebuah institusi dalam melayani bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page