Kementerian Hukum dan HAM Anggap Kasus Keracunan Menu MBG Sangat Serius, Tegaskan Satu Orang Pun Tak Boleh Jadi Korban

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Oleh karena itu, setiap layanan dasar yang diselenggarakan negara wajib memenuhi standar keamanan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pigai menyatakan bahwa program negara tidak boleh menimbulkan risiko bagi masyarakat, terutama anak-anak, sehingga pihak penyedia harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh standar keamanan pangan dipatuhi. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjenguk korban keracunan MBG di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, Jawa Timur, pada Rabu (14/01).

Ia menyampaikan hal tersebut menyusul temuan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola bahan MBG tidak memenuhi prosedur higienitas sehingga makanan yang disajikan tidak aman untuk dikonsumsi. “Jumlah korban mencapai 411 orang. Itu terlalu banyak. Satu orang pun tidak boleh menjadi korban, apalagi ratusan,” tegasnya.

Pigai meminta agar SPPG yang bersangkutan tidak lagi diberi kewenangan untuk memproduksi dan menyajikan makanan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, ia memastikan akan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di Mojokerto.

Selain penanganan medis, Pigai juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis atau trauma healing bagi para korban, khususnya anak-anak, sebagai bagian dari proses pemulihan. Ia mendorong agar seluruh aspek pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan, dievaluasi secara komprehensif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Di sisi lain, Pigai mengapresiasi sikap para orang tua dan anak-anak korban yang tetap mendukung Program MBG. Namun, ia menilai pemulihan kepercayaan publik menjadi pekerjaan penting yang tidak boleh diabaikan. “Makan itu soal kepercayaan. Anak-anak harus merasa aman. Saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa pengelola dan penyaji makanan akan diganti. Pergantian ini menjadi pintu masuk trauma healing agar mereka kembali percaya dan tidak takut mengonsumsi makanan dari program pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa Program MBG merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Karena itu, kegagalan di tingkat operasional daerah tidak boleh ditoleransi. “Program ini harus dijalankan secara maksimal, profesional, dan sesuai prosedur. Sistemnya harus diperkuat secara terpadu. Dari sisi kebijakan, pengelola wajib dievaluasi. Dari sisi hukum, biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya,” katanya.

Menutup pernyataannya, Pigai mengingatkan bahwa meskipun tantangan distribusi Program MBG saat ini mencakup sekitar 56 juta jiwa, aspek kualitas dan keamanan tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka cakupan. “Kuantitas penting, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak jauh lebih penting,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keamanan pangan adalah fondasi utama dari keberhasilan setiap program bantuan sosial berbasis makanan. Ketika standar higienitas dikesampingkan, risiko kesehatan massal menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Evaluasi ketat terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga penyajian, harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pengawasan independen untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang.

Sebagai contoh, dalam sejarah kesehatan masyarakat global, wabah keracunan makanan massal sering kali bermula dari kelalaian kecil dalam prosedur sanitasi yang diabaikan. Implementasi program MBG yang ideal memerlukan pelatihan intensif bagi pengelola SPPG, penerapan teknologi pelacakan mutu bahan pangan, serta audit berkala yang tegas tanpa kompromi. Kesehatan anak adalah masa depan bangsa, dan investasi pada keamanan makanan saat ini adalah jaminan untuk melindungi potensi generasi penerus dari risiko yang dapat dicegah.

Dukungan publik terhadap program ini perlu diimbangi dengan transparansi data mutu pangan yang disajikan. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mengidentifikasi titik lemah operasional dan segera memperbaikinya sebelum menimbulkan dampak luas. Sinergi antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem makanan bergizi yang aman, terjangkau, dan terpercaya. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh penjuru negeri.

Percayalah bahwa setiap langkah perbaikan yang kita ambil hari ini akan membentuk fondasi yang lebih kuat untuk masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan kegagalan operasional meruntuhkan semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan tindakan nyata, kerja sama yang solid, dan komitmen tanpa lelah demi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page