Penjelasan Istana soal Anggaran Rp 60 Triliun buat Pulihkan Sumatera

Pemerintah telah mengungkapkan besaran anggaran yang akan digunakan untuk pemulihan Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rencana pemulihan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, membutuhkan dana sekitar Rp 53 hingga Rp 60 triliun dalam anggaran tahun ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Prasetyo saat menghadiri Retret Awal Tahun Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa perhitungan angka tersebut tengah dalam proses finalisasi dan telah dimasukkan ke dalam APBN tahun 2026. “Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka Rp 53 sampai kurang lebih 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, terdapat dua jenis dana yang disiapkan dalam APBN untuk penanganan bencana. Yang pertama adalah dana siap pakai yang dialokasikan kepada BNPB, dana ini digunakan sewaktu-waktu saat terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana secara umum, tidak terbatas pada satu daerah tertentu.

Yang kedua, khusus untuk pemulihan bencana di Sumatera, Prasetyo menekankan akan ada alokasi tersendiri di luar dana siap pakai. Dana ini digunakan untuk proses pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum yang terdampak. Dana inilah yang diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.

“Jadi pemahamannya kan ada dua, ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bilamana terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” jelas Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga ditanya apakah dalam Retret Kabinet tersebut dibahas tentang tambahan alokasi anggaran APBN untuk program-program tertentu. Ia menjawab bahwa APBN telah dirancang dan disahkan bersama dengan DPR. Namun, apabila terdapat perkembangan atau perubahan kebutuhan anggaran, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian gitu,” kata Prasetyo.

Melalui pernyataan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk segera memulihkan kondisi di Sumatera pasca bencana, dengan perencanaan anggaran yang matang dan mekanisme penyaluran yang jelas. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang terdampak.

Dengan alokasi anggaran yang besar dan terencana, pemerintah berharap dapat mengembalikan kondisi masyarakat di Sumatera ke keadaan normal secepat mungkin, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page