Kenaikan Target Parkir Kota Tasikmalaya Capai Rp2,65 Miliar, Juru Parkir Mengeluh Tertekan

Peningkatan target retribusi parkir di Kota Tasikmalaya untuk tahun 2026, yang naik dari Rp2,006 miliar menjadi Rp2,65 miliar, memberikan tantangan besar bagi para juru parkir (jukir). Kebijakan ini tidak hanya menuntut peningkatan pendapatan, tetapi juga mengharuskan penerapan pengawasan yang lebih ketat melalui kewajiban penggunaan karcis resmi oleh seluruh jukir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya menempatkan penggunaan karcis sebagai fondasi utama dalam sistem pengendalian retribusi parkir. Gencar dilakukan kampanye #biasainkarcisdulu, yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk selalu meminta karcis saat parkir dan memastikan jukir memberikan karcis pada setiap transaksi. Langkah ini dipercaya mampu menekan potensi kebocoran pendapatan serta memberantas praktik parkir liar.

Kepala Dishub Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya karcis dalam menjaga transparansi sistem parkir. Menurutnya, karcis menjadi alat untuk menjamin bahwa uang retribusi tidak masuk ke kantong pribadi. Ia juga menyatakan bahwa karcis akan menjadi acuan dalam evaluasi potensi setiap kantong parkir. Jumlah karcis yang dibagikan dan dikembalikan menjadi dasar penghitungan potensi pendapatan tiap lokasi, serta pertimbangan dalam penyesuaian beban setoran bagi jukir.

Setiap jukir rata-rata diberi dua boks karcis per minggu. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung potensi pendapatan bulanan tiap titik parkir. Dengan jumlah sekitar 466 jukir yang tersebar di titik-titik tetap tanpa penambahan lokasi baru, Dishub menuntut kedisiplinan tinggi. Jukir yang tidak memenuhi kesepakatan kerja, tidak menyetor, atau tidak mencapai target akan diberhentikan. Beberapa jukir yang sebelumnya tidak menyetor atau tidak jelas keberadaannya telah diberhentikan sebagai bentuk penegakan aturan.

Namun, di lapangan, kenaikan target ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan jukir. Erwin, seorang jukir yang telah bekerja sejak 2009, mengungkapkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan target di tingkat kota sering kali berdampak langsung ke level bawah. Meskipun belum ada pembicaraan resmi, ia khawatir peningkatan target ini akan menambah beban kerja mereka. Menurutnya, kondisi ramai memang menguntungkan, tetapi saat sepi, mengejar target menjadi sangat berat.

Studi Kasus: Penerapan Sistem Karcis Terpadu di Kota Bandung
Kota Bandung telah menerapkan sistem karcis digital terpadu sejak 2022. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi mobile yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pendapatan parkir di seluruh titik. Hasilnya, pendapatan retribusi parkir meningkat 35% dalam dua tahun pertama penerapan, sementara pelanggaran parkir liar menurun 60%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem karcis yang terkelola dengan baik dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memberantas praktik parkir liar.

Infografis: Perbandingan Sistem Parkir Konvensional vs Sistem Karcis Terpadu

• Sistem Konvensional: Potensi kebocoran 40%, Pendapatan tidak terpantau, Parkir liar tinggi
• Sistem Karcis Terpadu: Potensi kebocoran 10%, Pendapatan terpantau real-time, Parkir liar rendah

Penerapan sistem karcis yang terencana dan disiplin bukan hanya soal target angka, tetapi tentang membangun sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, jukir, dan masyarakat, Kota Tasikmalaya dapat menciptakan ekosistem parkir yang profesional dan menguntungkan semua pihak. Mari wujudkan parkir tertib, pendapatan naik, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page