Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pinjol, Penentuan Ruas Jalan Masih Belum Pasti

Kondisi jalan kabupaten di Tasikmalaya yang masih menjadi persoalan utama kini mendorong Pemkab untuk mencari solusi pembiayaan melalui skema pinjaman ke pemerintah pusat. Proses ini tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan kajian mendalam yang melibatkan pakar dari Universitas Siliwangi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMV), badan usaha milik negara yang ditunjuk khusus untuk menangani pembiayaan proyek-proyek strategis daerah.

Gumilar Akhmad Purbawisesa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum mengambil keputusan pinjaman. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan memang menjadi kebutuhan mendesak, namun harus diimbangi dengan perencanaan yang jelas dan berkelanjutan. “Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa perlu ada kejelasan terlebih dahulu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tiap ruas jalan yang akan diperbaiki, baru kemudian ditentukan total kebutuhan dana yang akan dipinjam.

Dari sisi teknis, Dinas PUPR-TRLH Kabupaten Tasikmalaya melalui Kabid Jalan, Deni Mulyadi, mengungkapkan bahwa kajian terhadap usulan pinjaman sebesar Rp 230 miliar masih berlangsung. Jumlah tersebut direncanakan untuk perbaikan 24 hingga 32 ruas jalan kabupaten yang kondisinya memang memprihatinkan. “Proses pengkajian masih berjalan, belum ada keputusan final,” ujar Deni.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mengambil langkah sembarangan dalam pengelolaan keuangan publik. Skema pinjaman harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban di masa depan. Proses yang transparan dan didasarkan pada data kajian ilmiah diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya.

Data Riset Terbaru
Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak di wilayah pedesaan Indonesia masih mencapai 12,3%, dengan rata-rata kerusakan terparah terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,7%. Sementara itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 mencatat bahwa 38% dari total ruas jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Angka ini meningkat 4% dibandingkan tahun 2021 yang hanya 34%. Di sisi lain, capaian penyerapan anggaran infrastruktur jalan pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 hanya mencapai 67% dari pagu anggaran sebesar Rp 420 miliar, menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Permasalahan infrastruktur jalan di daerah bukan sekadar soal ketersediaan anggaran, namun lebih kepada kompleksitas perencanaan dan eksekusi. Dari data riset terbaru, terlihat bahwa Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan kerusakan jalan meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Skema pinjaman ke pusat yang sedang dikaji menjadi solusi jangka pendek, namun perlu diiringi dengan reformasi sistem manajemen proyek. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan bisa menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, penerapan sistem monitoring berbasis digital akan mempermudah tracking progres dan kualitas pekerjaan, sehingga penyerapan anggaran bisa optimal dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat.

Studi Kasus: Transformasi Infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana perencanaan infrastruktur yang matang dapat mengubah wajah daerah. Dengan pendekatan “Master Plan” jalan desa, Banyuwangi berhasil menurunkan persentase jalan rusak dari 45% pada tahun 2010 menjadi hanya 8% pada tahun 2023. Kunci keberhasilannya terletak pada tiga hal: perencanaan partisipatif, sistem monitoring transparan, dan kolaborasi antar sektor. Program “Jalan Desa Sehati” yang diluncurkan pada tahun 2015 melibatkan langsung tokoh masyarakat dalam proses pengawasan proyek, sehingga kualitas pekerjaan terjamin dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.

Infografis: Skema Pinjaman Infrastruktur Daerah
[Gambaran visual yang menunjukkan alur proses pinjaman daerah: 1) Pengkajian kebutuhan oleh Pemda, 2) Konsultasi dengan ahli/akademisi, 3) Penyusunan proposal, 4) Pengajuan ke PT SMI, 5) Evaluasi dan persetujuan, 6) Pencairan dana, 7) Pelaksanaan proyek, 8) Monitoring dan evaluasi]

Tantangan infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga soal tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan kajian ilmiah, partisipasi masyarakat, dan sistem monitoring transparan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi besar untuk mengubah kondisi jalan yang selama ini menjadi keluhan menjadi aset pembangunan. Mari bersama-sama mendukung upaya perbaikan ini dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang konstruktif, karena infrastruktur yang baik adalah fondasi utama kemajuan daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page