Wakil Gubernur Terkejut Saat Menyusuri Dampak ‘Jakarta Kota Terpadat Dunia’

Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Jakarta sebagai kawasan metropolitan terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa. Pernyataan ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkejut dan kaget.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung memberikan klarifikasi terkait pernyataan PBB tersebut. Pemprov DKI menilai bahwa perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan metode penghitungan jumlah penduduk Jakarta.

Perbedaan Metodologi Data

Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menjelaskan bahwa angka 42 juta penduduk Jakarta berasal dari definisi Degree of Urbanization. Ia menambahkan, jika menggunakan pendekatan country-specific, proyeksi penduduk Jakarta hanya sekitar 12 juta pada tahun 2025, menempatkannya di posisi ke-30 kota terpadat dunia.

“Pada tahun 2025, menurut definisi Degree of Urbanization, Jakarta (Indonesia) adalah kota terpadat di dunia dengan 42 juta penduduk,” ungkap Chico dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Chico juga menekankan bahwa data PBB tersebut bukanlah data penduduk resmi berdasarkan NIK, melainkan data aktivitas harian. Angka ini berasal dari laporan global World Urbanization Prospects (WUP), yang merupakan prediksi pergerakan urbanisasi, bukan data kependudukan formal.

Data ini mencerminkan mobilitas jutaan orang yang setiap hari beraktivitas di Jakarta, berasal dari delapan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, yang datang untuk bekerja, sekolah, berbisnis, serta mengakses layanan publik.

“Mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya,” terang Chico.

Ia juga menjelaskan bahwa data Dukcapil menghitung penduduk berdasarkan NIK yang teregistrasi dengan alamat di Jakarta. Data resmi negara ini mencatat 11.010.514 jiwa berdasarkan data kependudukan bersih semester I tahun 2025.

Reaksi Wakil Gubernur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, merespons laporan PBB tersebut dengan keheranan. Ia mengaku terkejut dengan angka tersebut.

“Ya emang itu jujur kita juga agak confuse ya. Mungkin Jakarta dihitung menjadi bagian dari kota aglomerasi. Karena dihitung ini kan Depok, Bekasi, kemudian Bogor. Tiba-tiba populasi Jakarta sampai 41 juta kan? Wow, kita juga terkejut,” ujar Rano di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Rano kemudian mengutip data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan populasi Jakarta hanya sekitar 11 juta jiwa. Meski demikian, ia mengakui bahwa kepadatan yang terjadi menunjukkan Jakarta telah menjadi pusat utama pembangunan kependudukan di wilayah Jabodetabek.

Ketika ditanya mengenai strategi Pemprov DKI dalam menghadapi kepadatan yang berdampak pada kemacetan dan beban layanan publik, Rano menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah penyangga.

“Ya tentu ini harus kesadaran dari semua teman-teman di daerah, enggak mungkin Jakarta bisa sendiri,” tambahnya.

Data Riset Terbaru: Pola Mobilitas Harian di Jakarta 2024-2025

Studi terbaru oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada Maret 2025 mengungkapkan bahwa Jakarta menerima rata-rata 18,7 juta pergerakan harian dari kawasan penyangga pada hari kerja. Mayoritas pergerakan ini terjadi pada jam masuk (06.00-08.00 WIB) dan pulang kerja (16.00-18.00 WIB). Mobilitas ini didominasi oleh penduduk Depok (4,2 juta), Bekasi (3,8 juta), dan Tangerang Raya (3,1 juta) yang bekerja di sektor formal.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Jakarta Terasa Lebih Padat dari Data Resmi

Fenomena kepadatan Jakarta yang lebih besar dari data resmi disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Pusat Ekonomi Terkonsentrasi: Jakarta masih menjadi pusat bisnis, pemerintahan, dan pendidikan tinggi, menarik jutaan orang dari kota satelit setiap hari.

2. Infrastruktur Transportasi yang Belum Merata: Meskipun telah dibangun MRT, LRT, dan Transjakarta, kapasitasnya belum mencukupi kebutuhan mobilitas harian jutaan penduduk.

3. Kesenjangan Layanan Publik: Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik di Jakarta masih lebih lengkap dibandingkan daerah penyangga, mendorong penduduk sekitar untuk datang ke Jakarta.

4. Urban Sprawl yang Tidak Terencana: Perluasan kawasan urban Jakarta ke daerah penyangga terjadi secara organik tanpa perencanaan tata ruang yang terintegrasi.

Studi Kasus: Penanganan Kepadatan di Tokyo vs Jakarta

Tokyo, ibu kota Jepang, juga menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang tinggi. Namun, Tokyo berhasil mengelola kepadatan melalui:

• Pembangunan sistem transportasi massal yang sangat efisien dan tepat waktu
• Penerapan kebijakan pembangunan kota mandiri (self-sufficient cities) di kawasan penyangga
• Zonasi tata ruang yang ketat antara kawasan industri, komersial, dan permukiman
• Digitalisasi layanan publik untuk mengurangi mobilitas fisik

Infografis: Perbandingan Data Penduduk Jakarta

| Sumber Data | Jumlah Penduduk | Metode Penghitungan | Catatan |
|—|—|—|—|
| PBB (WUP) | 42 juta | Degree of Urbanization | Mobilitas harian dan aglomerasi |
| BPS | 11 juta | NIK terdaftar | Penduduk tetap berdasarkan domisili |
| Dukcapil | 11.010.514 | Registrasi kependudukan | Semester I 2025 |

Jakarta memang menjadi pusat magnet bagi jutaan orang dari seluruh penjuru Jabodetabek. Tantangan kepadatan ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana membangun sistem yang mampu menopang mobilitas, perekonomian, dan kualitas hidup. Solusinya bukan membatasi akses, tapi membangun kota-kota penyangga yang mampu menjadi pusat ekonomi dan layanan mandiri. Kolaborasi antar daerah menjadi kunci utama. Saat Jakarta dan kota-kota satelit bisa tumbuh seimbang, beban kepadatan ini akan berkurang secara signifikan. Masa depan Jakarta ada di tangan kita semua, mari wujudkan Jakarta yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page