Thecuy.com, Jakarta – Syarat pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan judicial review diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar melalui kuasa hukumnya, yaitu Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Gugatan tersebut terdaftar di MK pada tanggal 12 November 2026 dengan nomor perkara 423/PUU-XXIV/2026. Pemohon menuntut agar persyaratan pendidikan formal yang tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihapuskan.
Pasal tersebut menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Dalam permohonannya, Jovi berpendapat bahwa persyaratan ijazah formal tidak dapat dijadikan sebagai ukuran mutlak untuk menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin negara. Menurut pemohon, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh jenjang pendidikan formal.
Pemohon juga berpandangan bahwa ketentuan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Jovi menyoroti bahwa penerapan persyaratan ijazah dapat memicu perdebatan berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan para kandidat.
Sebagai perbandingan, pemohon mengutip ketentuan di Amerika Serikat, Prancis, dan India yang disebut tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat pencalonan presiden. Pemohon secara khusus merujuk pada Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur syarat calon presiden berdasarkan kewarganegaraan, batas usia, dan masa domisili, tanpa mencantumkan ketentuan ijazah.
Atas dasar argumentasi tersebut, Jovi meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, permohonan tersebut masih berupa gugatan yang diajukan pemohon. MK belum mengeluarkan keputusan terkait konstitusionalitas ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.
Baca juga Berita lainnya di News Page
terimakasih sudah mengunjungi thecuy. 🙂

Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].