Kabupaten Tasikmalaya Jadi Pusat Imunitas Birokrasi dari Korupsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat telah menunjuk Pemerintah Tasikmalaya sebagai penjaga dialog dengan judul “Anindhiyacita Membangun Imunitas Birokrasi Melawan Korupsi”. Acara online digelar melalui Command Center Setda pada 30 Juni 2026, memunculkan pimpinan daerah seperti Bupati Tasikmalaya Dr. H. Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati H. Asep Sopari, DPRD, serta pihak lokal.

Diskusi fokus pada pendekatan sistematis pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Penekanan pada pembangunan sistem yang menghambat penyimpangan sejak awal menjadi prinsip utama.

Ketertarikan para pewakilan KPK, termasuk Direktor Koordinasi Arif Nurcahyo, serta deputi investigasi Mujiyanto menunjukkan dukungan politik. Penyerang setempat, seperti Pj Sekda Roni Akhmad Sahroni dan Ketua DPRD Budi Ahdiat, menekankan kolaborasi antarlevel.

Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengakui keterbukaan pemerintah daerah dalam meminta pendampingan BPKP. Ia menilai penguatan tata kelola dari kepala desa hingga layanan publik adalah kunci. Keakuan Ikhwan Mulyawan, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, juga mendukung pilihan Tasikmalaya atas komitmen yang konsisten.

Kesemua pihak menyoroti pentingnya integritas di semua tahap. Bukan hanya pimpinan, melainkan juga pelayanan terdepan. Dialog ini menjadi peluang untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di Birokrasi Tasikmalaya.

Sistem MCSP dan IEPK menjanjikan solusi proaktif, bukan reaktif. Dengan pendekatan ini, Tasikmalaya menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bisa menjadi bagian dari kebijakan rutin. Kerjasama antarparti dan transparansi akan menjadi fondasi untuk memastikan kepercayaan publik.

Pemerintah daerah harus terus mengembangkan sistem pengawasan yang responsif. Integritas bukanlah pilihan, melainkan norma yang harus dilaksanakan di semua level. Program ini membuktikan bahwa kebijakan anti-korupsi efektif jika didukung komitmen dan kolaborasi.

Tasikmalaya membuktikan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui inovasi sistem. Dengan fokus pada penguatan birokrasi, daerah ini menawarkan contoh bagi daerah lain. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi segenap lapisan birokrasi.

Kolaborasi BPKP dan Pemerintah Tasikmalaya menjadi model yang inspiratif. Program ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi memerlukan strategi holistik. Transparansi dan integritas harus menjadi nilai yang diwasi oleh semua pihak.

Setiap detail dalam penguatan tata kelola=Tinggi prioritas. Dari sistem pengawasan hingga laporan terperinci, Tasikmalaya menunjukkan ketelatenya. Program ini bukan hanya untuk pencegahan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

Pemerintah harus terus meningkatkan integritas di Setara. Tanpa itu, risiko korupsi tetap tinggi. Program Anindhiyacita menjadi solusi untuk menjaga keamanan birokrasi.

Dengan komitmen bersama, Tasikmalaya bisa menjadi contoh dalam pencegahan korupsi. Integritas dan pengawasan yang kuat menjadi fondasi untuk pemerintahan yang damai. Setiap lapisan birokrasi harus berperan aktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan