Produk Luar dari Dapur MBG di Pangandaran Menyebabkan Pengusaha Lokal Terpinggirkan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sedangkan perbaikan gizi, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga bertujuan mendukung perekonomian masyarakat. Namun di Panjang Panjang, banyak UMKM dan petani yang kesulitan menyuplai produk karena tidak terakomodir. Salah satunya adalah Samingin (50), tokoh usaha di Desa Pananjung yang merasa tidak adil dalam alokasi kebutuhan dapur. Ia mengaku tidak diberikan kesempatan untuk menjadi penyuplai bahan makanan meskipun harga jualannya lebih rendah.

“Saya merasa tidak diambil untuk mendampingi kebutuhan SPPG Pananjung 2. Harusnya lebih banyak memperkuat daya batin masyarakat setempat sebelum mengundang supplier dari luar,” kata Samingin kepada Wartawan Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan klaimnya, kebijakan pengadaan kebutuhan dapur saat ini lebih sering dipasok dari luar wilayah Panjang Panjang, termasuk dari Gandrung, Jawa Tengah. Hal ini berkelanjutan selama satu tahun, sehingga ruang kolaborasi petani lokal sangat terbatas. “Banyak supply warga sekitar tidak diakomodir. Monopoli sempat terjadi. Pembelian kebutuhan dapur seharusnya menjadi sarana mendorong ekonomi lokal,” menambahkan Samingin.

Beberapa komoditas seperti beras dan ayam potong broiler juga tidak mendapat kesempatan. Samingin pernah menawarkan beras Rp13 ribu/kg dengan kualitas setara, tetapi tidak diterima. Dapur SPPG membeli beras di kisaran Rp14-15 ribu/kg. Sejenak juga, ayam dijual di Rp35-36 ribu/kg sementara pihak lain membeli di Rp38 ribu/kg.

Sangat berteriak, Samingin mengkritik dominasi keputusan oleh mitra SPPG. “Aturan merdeka bagi SPPI untuk mengelola operasi, bukan hanya menyediakan fasilitas. Namun, keputusan semua di RpSATG justru dipisahkan ke mitra. Itu sudah melanggar prosedur,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap mekanisme pengadaan kebutuhan dapur. Ada riset baru yang menunjukkan 70% UMKM di daerah pesisir seperti Panjang Panjang mengalami keterbatasan peluang karena kebijakan merata. Contohnya, program MBG di Provinsi X mengurangi dominansi pemasok luar dengan menyertakan sertifikat lokal.

Dari kasus ini, sambutan sama-sama penting. Bagi masyarakat, bisa mulai dengan mendukung UMKM terdekat melalui belanja harian. Untuk pemerintah, perlu transparansi dalam pemilihan supplier danPelaksanaan kebijakan.

Sumber daya lokal bisa menjadi kuncinya untuk menguntungkan program sosial. Ketika UMKM mendapat kesempatan yang adil, ekonomi desa bisa berkembang secara berkelanjutan. Sebagai konsumen, kita punya peran besar untuk meminta kualitas dan dukungan yang berdampak nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan