GMNI JemberSoroti: Potensi Politisasi Koperasi Merah Putih di Pemilu 2029

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, menilai potensi politik program KDMP yang ditargetkan 80.000 unit di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya menghubungkan ekonomi desa, tetapi juga mungkin mengembangkan struktur administrasi nasional sebelum Pemilu 2029.

Secara spesifik, pendekatan rekrutmen puluhan ribu manajer koperasi menunjukkan pengembangan jaringan pengelolaan yang melibatkan puluhan ribu orang, termasuk pengurus, pengawas, dan pihak lain terkait. Faizin mengajukan ketentuan bahwa jaringan ini bisa menjadialat penggerak politik jika tidak ditarikkan kemerdekaan. “Pemerintah menciptakan struktur dengan sumber daya, tetapi masyarakat harus memastikan ini tetap berfungsi sebagai jaringan ekonomi,” ujarnya.

GMNI Jember mempertanyakan pendekatan top-down dalam pembentukan KDMP. Koperasi idealnya berkembang dari kebutuhan masyarakat sendiri, bukan melalui minta pemerintah. Risiko potensi manipulasi politik muncul jika pengurus atau anggota koperasi dikaitkan dengan kepentingan politik. “Sejarah menunjukkan organisasi dengan akses sumber daya sering menjadi alat mobilisasi politik,” menyorotnya.

Penelitian CELIOS mengklaim JDMP memiliki dampak politik besar jika dihubungkan dengan jumlah anggota dan partisipasi pemilih. Pemerintah harus memastikan KDMP tetap fokus pada ekonomi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan. “Koperasi harus menjadi amanat pasal 33 UUD 1945, bukan alat politik dengan dana negara,” tegas Faizin.

Program KDMP berpotensi menjadi jaringan ekonomi nasional, tetapi ketahanannya menghingga kemerdekaan kelompok tersebut menjadi kunci. Jika dikembangkan dengan tata kelola yang independen, bisa menjadi wadah demokrasi ekonomi. Namun, jika dipikulikan aplikasi politik, risiko manipulasi jaringan sosial dan ekonomi menjadi besar.

Koperasi Indonesia harus tetap menjadi alat demokrasi yang mendukung kemandirian masyarakat. Meskipun pemerintah memasang program ini, solusi jangka panjang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga koperasi dari berganti alat politik. Bagaimana bisa memastikan KDMP tidak menjadi kerangka kontrol, tapi alat kebangkitan ekonomi? Pertanyaan ini membutuhkan perhatian segera.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan