Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya belum terbentuk, sekaligus PGM Sindir Komitmen Pemkot

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dewan Pendidikan diTasikmalaya masih kosong hingga mid-2026, penelitian PGM Indonesia menuntut keterlibatan pemerintah. Lembaga ini bukan sekadar penambahan struktural tetapi alat strategis untuk pengawasan pendidikan. Asep Rizal Asy’ari menekankan bahwa keadaannya mengatasgardu hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan.

Tanpa Dewan Pendidikan, proses seperti Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) berpotensi berdysfungsi. Kita sering mengeluh karena daya tampung sekolah terbatas atau akses pendidikan tidak seimbang. Lembaga potensial ini bisa menjamin transparansi dan keadilan selama pengaduan muncul.

Fungsi Dewan Pendidikan luas: menyarankan perencanaan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, pengembangan fasilitas belajar, serta memastikan kebijakan nasional terpraktikkan. Keadaannya menghimpun aspasi masyarakat yang ingin memiliki kontrol sosial dalam pembelajaran.

Asep meminta DPRD Tasikmalaya mempercepat proses pembentukan lembaga. Kebutuhan professionalitas dan kekerasan dalam seleksi anggota menjadi prioritas. Tanpa dukungan pemerintah, risiko kebijakan yang tidak transparan akan meningkat.

Pertumbuhan tantangan pendidikan seperti inflasi atau krisis infrastruktur memerlukan kerja sama lebih ketat. Dewan Pendidikan bisa menjadi jembatan antara wacana masyarakat dan implementasi kebijakan.

Riset terbaru menunjukkan majority masyarakat tasikmalaya mendukung pembentukan lembaga ini. Ada 68% responden yang berpendapat ini penting untuk mengurangi korupsi di proses PCMB. Infografis dari riset ini menunjukkan pengaruh Dewan Pendidikan pada kualitas pendidikan meningkat 40% jika ada.

Pemerintah harus bertindak cepat. Bukan hanya untuk tata kelola, tetapi untuk memenuhi keharapan masyarakat. Lembaga ini bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah pendidikan di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan